CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Lokomotif Kayutangan pada Jumat (28/8/2026) pukul 15.40 WIB. Mereka membawa spanduk besar membentang berwarna hitam bertuliskan “Indonesia Sekarat, Lawan Militerisme, Bangun Persatuan Rakyat”.
Aksi massa ini diikuti sejumlah organisasi. Antara lain Komite Aksi Kamisan Malang, Geram Cakrawala, BEM Universitas Brawijaya, BEM Polinema, Komite Persiapan Alternatif dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Koordinator aksi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Eko mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Khususnya meningkatnya peran militer di ranah sipil.
“Sebagai rakyat, kami berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit, menjaga persatuan, dan terus menuntut keadilan,” ujarnya.
Baca juga:
Spanduk Usir Mahasewa Muncul di Aksi Simpatisan MBG Malang
Aksi massa berpakaian serba hitam ini membawa 17 tuntutan. Di bidang ketenagakerjaan, massa menuntut penghentian PHK massal, penyediaan lapangan kerja, upah yang layak, serta pengesahan aturan ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.
Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM serta membangun industri nasional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam persoalan agraria, massa mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria sejati dan memberikan tanah kepada petani miskin. Serta menghentikan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat dan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah.
Massa meminta pemerintah menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan TNI ke barak, menolak PSN yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merugikan masyarakat. Tak terkecuali proyek-proyek di Papua.
Baca juga:
Apa Itu Dwifungsi TNI? Mengapa Publik Bereaksi Keras?
Di sektor pendidikan, massa meminta penghentian praktik neoliberalisme pendidikan, revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, serta terwujudnya pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis dan kerakyatan.
Tuntutan lainnya adalah pengesahan RUU Perampasan Aset serta penghentian penggunaan anggaran negara sebagai sarana patronase politik dan kepentingan elite.
Massa juga mendesak pemerintah menangani bencana alam secara cepat dan tanggap. Serta memberikan keadilan bagi korban, serta mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Juga mendesak pemerintah menetapkan bencana di Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional.
Demonstran juga menuntut pengadilan terhadap pelaku pembunuhan 13 korban perlawanan Agustus 2025 dan meminta seluruh tahanan politik dibebaskan. Aksi ini juga menjadi momentum untuk mengenang satu tahun tragedi yang menimpa Affan Kurniawan.
Editor: Intan Refa
