CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Siapa sangka, satu utas dari seorang pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan bisa membuat karir sejumlah tenaga kesehatan (nakes) runtuh seketika. Waktu itu ia mengeluhkan lama mendapat kamar rawat inap sampai 8 jam. Warganet cukup terkejut dan kecewa melihat respon dari para nakes yang sangat pedas, bahkan terbilang jahat, terhadap pasien yang sedang bergelut dengan penyakit. Hal ini diperparah lagi dengan kabar bahwa pasien tersebut meninggal dunia tidak lama setelahnya.
Divisi Kemahkamahan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Jawa Timur dr Galih Endradita M SpFM FISQua mengungkapkan penyesalannya atas komentar-komentar dokter dan sejawat lain yang tidak pada tempatnya. Sepatutnya, seorang dokter harus berhati-hati menyampaikan isi pikirannya.
Simak di sini:
“Terlepas dari kita itu dokter punya beban kerja, seperti hari ini menghadapi sistem kesehatan yang baru. Jadi sistem kesehatan kita kan banyak berubah. Misalkan BPJS Kesehatan, UHC itu kan semakin tinggi. Perangkat kesehatan kita, sistemnya baru karena undang-undangnya juga baru. Artinya kita kan saat ini sedang masa transisi regulasi. Sehingga, memang di banyak tempat dokter itu menghadapi tekanan pekerjaan,” terangnya.
Kendati demikian, ia menegaskan tekanan pekerjaan tidak serta merta menghilangkan empati dan etika dokter di media sosial atau ruang publik. Begitu pula sebaliknya, masyarakat juga harus mafhum dengan beban kerja dan situasi dokter. Sehingga publik tidak langsung melakukan penghakiman.
Baca juga:
Geger Dokter Rumah Sakit Gadungan, Ga Bahaya Ta?
Sebab, pada kasus Yurizal ini, Galih tidak melihat ada prosedur etik yang seharusnya. Nakes yang bersangkutan sudah terburu mendapat sanksi sosial dan dikeluarkan dari tempatnya bekerja.
“Jadi sebenarnya bisa dilaporkan, baik di majelis kehormatan etik rumah sakit tempatnya bekerja atau di organisasi profesi. Itu yang kami prihatinkan. Sehingga nanti akan menjadi hal yang umum, ketika ada seseorang yang tidak berempati di media sosial langsung terjadi penghukuman, tanpa mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing organisasi profesinya. Ah itu yang kami sesalkan, mekanismenya belum berjalan tapi sanksinya sudah berjalan duluan,” terangnya.
Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Prof Anang Sujoko SSos MSi DCOMM mengingatkan bahwa publik tidak melihat orang yang berprofesi dokter, sebagai individu biasa. Ia merupakan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan tinggi dan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Nah, dokter ini dituntut lebih tinggi lagi, karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara pelayanan profesi dokter dalam hal komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan orang umum terhadap pasien,” terang Prof Anang.
Saat berkomunikasi di media sosial, dokter membawa tanggung jawab berupa etika, empati dan kemampuan memberikan solusi. Kata Anang, tiga hal tanggung jawab tersebut juga dibebankan kepada profesi di mana publik memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya. Tidak hanya untuk dokter saja, tapi juga profesi seperti polisi, dosen dan sebagainya.
Ada yang berdalih bahwa itu adalah akun pribadi sehingga bebas menyampaikan pendapatnya. Itu memang benar, tapi menurut Anang hal tersebut bukan berarti mengabaikan hak publik.
“Jadi ada memang hak pribadi. Tapi ketika di ruang publik, hak pribadi itu harusnya diturunkan dan lebih menghormati hak publik. Ketika mau bicara mengutamakan hak pribadinya itu silakan, tapi pemilihan diksinya itu seharusnya tidak menyerang atau menyakiti orang lain. Ingat, ini media sosial, kata-kata itu mudah terekam, tersebar dan diinterpretasikan dengan cara yang belum tentu sama dengan orang yang memproduksi kata-kata itu,” lanjutnya. (WL)
