CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Secara sosial dan ekonomi, batas administratif antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu seolah melebur. Aktivitas harian masyarakat, mulai dari mobilitas pekerja, mahasiswa, wisatawan, hingga rantai pasok logistik melintasi ketiga wilayah setiap harinya.
Secara tidak langsung, masyarakat seperti membentuk pola kehidupan dalam satu kesatuan ekosistem. Namun di sisi lain, ketiga kawasan ini dikelola oleh tiga pemerintah daerah yang berbeda kewenangan, regulasi, tata ruang, dan prioritas pembangunan masing-masing.
Akibatnya, berbagai persoalan strategis seperti kemacetan lalu lintas, transportasi publik, penataan kawasan, hingga daya dukung lingkungan sering kali menemui hambatan karena diselesaikan secara parsial. Realita ini melahirkan pertanyaan krusial.
Baca juga:
City Guide FM Apresiasi 9 Tokoh Berpengaruh di Malang Raya
Apakah Malang Raya telah benar-benar tumbuh sebagai satu kawasan yang terintegrasi atau hanya sekadar sebutan geografis? Radio City Guide 911 FM bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-9 menghadirkan talkshow bertajuk “Malang Raya Satu Frekuensi: Ketika Malang Raya Bicara dengan Suara yang Sama”.
Tata ruang wilayah
Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang Dr Ir Ibnu Sasongko berpendapat bahwa secara historis Malang Raya sejatinya telah menjadi satu ekosistem. Ini berdasarkan fakta bahwa Kota Malang dan Kota Batu, lahir dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Malang. Kota Malang resmi menjadi kota madya pada tahun 1914 dan Kota Batu pada tahun 2001.
“Kalau saya memproyeksikannya di dalam pembangunan jangka panjang, Malang dan Surabaya sebenarnya sudah menjadi satu aglomerasi besar bernama megapolitan Malang Surabaya. Megapolitan itu ada dua terminologi. Satu, megapolitan yang besar sekali seperti Jakarta atau dua, metropolitan,” kata Ibnu.
Menurutnya, secara geografis dan melihat aktivitas masyarakat, Malang Raya sebenarnya sudah berfungsi sebagai kawasan metropolitan. Penduduk bergerak antarwilayah untuk bersekolah, bekerja, berwisata maupun berniaga. Akan tetapi, perencanaan dan kebijakan relatif kaku, dibatasi oleh batas administratif daerah.
Baca juga:
City Guide FM Apresiasi 9 Mitra Penggerak Strategis
Artinya, secara konsep, tiga wilayah ini memang menyatu tapi belum satu frekuensi. Ibnu mencontohkan dari sektor pariwisata. Masing-masing wilayah fokus mengembangkan pariwisatanya sendiri, namun belum ada perpaduan. Apalagi pertumbuhan properti yang semakin masif hingga daerah pinggiran.
Ibnu menyarankan tiga kepala daerah duduk bersama untuk menentukan master plan Malang Raya. Tujuannya tidak lain untuk mengendalikan tata ruang untuk mencegah sprawling atau pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Ia mengusulkan kepala daerah Malang Raya menentukan batas dan kawasan pengembangan sesuai spesialisasi masing-masing wilayah.
“Misalnya Kota Malang sebagai kota pendidikan, heritage dan wisata kota. Lalu Kota Batu sebagai destinasi wisata alam, dan Kabupaten Malang sebagai agrowisata, budaya, wisata pegunungan dan pantai,” lanjutnya.
Dengan demikian, pembangunan ketiga daerah akan tumbuh saling melengkapi.
Sosial, lingkungan dan transportasi
Integrasi kawasan tidak melulu persoalan infrastruktur. Sosial struktur juga tak kalah penting. Ini melihat pertumbuhan warga pendatang juga semakin meningkat nyaris menyamai penduduk asli Malang. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr Ahmad Imron Rozuli menganggap hal ini tidak bisa dihindari.
Namun, ada potensi masalah sosial. Mulai dari kesenjangan antara warga lokal dan pendatang, identitas lokal yang mulai luntur dan kendala birokrasi akibat batas administratif.
“Ada yang sebetulnya hilang, menurut saya luntur. Berkaitan dengan identitasnya. Malang itu dulu terkenal dengan barometer musik, olahraga, sehingga mengental identitas itu. Sekitar kita saya yakin banyak pendatang sehingga kemudian ada sebutan warlok (warga lokal), warga pendatang. Ini kalau tidak menyatu, maka bisa menjadi satu hal yang bisa meletupkan kesenjangan,” kata Imron.
Baca juga:
Diskominfo Jatim X City Guide Luncurkan Program “Cek Dulu”
Karena itu menurutnya perlu ada ruang publik bersama sebagai wadah tiga warga daerah berinteraksi. Selain itu, transportasi publik juga harus terintegrasi dan menghubungkan terminal, stasiun hingga bandara antarwilayah. Tujuannya agar masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi.
“Saya yakin Pak Bupati itu sebenarnya sudah mau buat jalan tembus di Velodrome yang dari Jalan Sulfat. Tapi di sini sudah kebuntu dengan rumah-rumah yang sudah jadi hak milik. Mau pembebasan lahan juga mahal, ini kan kendala,” lanjutnya.
Masalah lain adalah soal sampah dan air. Sungai tidak melihat apakah dia masuk di Kota Malang, Kabupaten Malang atau Kota Batu. Selama ada sampah yang terbawa atau cemaran yang menyebar, maka dampaknya bisa meluas ke tempat lain, tidak memandang batas administrasi.
Hal ini berlaku juga untuk bencana banjir, sumber air, sedimentasi dan kerusakan lingkungan. Karena itu, persoalan sampah harus ditangani sebagai satu sistem ekologis.
Maka menurutnya, perlu ada campur tangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi masalah ini. Agar tiga wilayah ini dapat berjalan bersama sebagai satu kesatuan utuh.
Ekonomi bisnis
Penulis buku Ekonomi Pancasila, R Djoni Sudjatmoko menilai tiga wilayah di Malang Raya memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda. Ada kekuatan industri, agribisnis, wisata dan pendidikan. Ia berandai-andai, jika kebijakan pemerintah daerah itu selaras, maka Malang Raya bisa menjadi pasar dan ekosistem ekonomi yang jauh lebih kuat.
Ia memberikan perhatian khusus pada UMKM. Persoalan ekonomi daerah bukan soal menarik perusahaan-perusahaan besar. Tetapi bagaimana memastikan uang dan kesempatan kerja berputar di daerah.
“Itu akar permasalahannya ada di UMKM yang kurang diberdayakan. Padahal itu bisa menyerap lapangan kerja di semua wilayah di Malang. Jadi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu artinya seluruh rakyat Indonesia bekerja,” kata Djoni.
Masalahnya di sini, banyak UMKM yang terkendala pada akses permodalan dan kebijakan kredit perbankan. Padahal, UMKM menjadi penyumbang serapan tenaga kerja terbanyak.
“Perpres No 12 tahun 2025 itu mewajibkan seluruh perbankan nasional, proporsi kredit outstanding-nya itu adalah 21,6 persen. Terus tahun 2026 ini 22,2 persen sampai tahun 2029 itu 25 persen. Tetapi pencapaian di tahun 2025 itu hanya 18,3 persen. Ironisnya ini turun dari tahun 2024. Ini ada selisih dari target ke realisasi itu 3,3 persen. Ekuivalen dengan Rp283 triliun kredit untuk UMKM dipindahkan ke non UMKM, perusahaan-perusahaan besar. Itu setara 2,8 juta potensi lapangan pekerjaan yang hilang di 2025,” paparnya.
Maka, ia mendorong pemerintah daerah lebih memperhatikan UMKM khususnya dari sisi penyaluran kredit. Setidaknya pada 2027 mendatang, pemerintah menyediakan prognosa bulanan dan dilaporkan ke publik. Maka jika Malang Raya Satu Frekuensi, memiliki makna bersama-sama, sejalan dan selaras memperkuat ekonomi lokal. Tidak sekadar mengejar investasi.
