CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Bagi sebagian warga Malang, melaporkan layanan dan fasilitas publik kepada City Guide FM menjadi salah satu opsi agar keluhan sampai ke instansi terkait. Berdasarkan pengamatan kami, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) cukup responsif menanggapi keluhan masyarakat.
Sebaliknya, ada pula yang tampak responsif, tapi tidak menyelesaikan masalah yang diadukan. Dinas PUPRPKP Kota Malang adalah salah satu instansi ‘favorit’ yang sering menerima aduan terkait infrastruktur.
Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto menyampaikan bahwa dengan keterbatasan SDM yang ada, pihaknya mengupayakan untuk merespon laporan masyarakat.
“Paling tidak ada tim yang terjun ke lapangan untuk melihat dan menganalisa kondisi di lapangan. Kami punya tim khusus untuk monitor kondisi infrastruktur yang ada,” terang Dandung.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus menjelaskan di era digital ini, masyarakat bisa menyampaikan laporannya melalui banyak kanal. Sedangkan, anggota dewan memiliki fungsi pengawasan lewat komisi-komisi.
“Jadi ketika ada aspirasi masyarakat masuk, DPRD menyampaikan rekomendasi atau catatan apa saja yang perlu difasilitasi,” terangnya.
Jika ada OPD yang tidak merespon keluhan masyarakat, maka pihaknya membawanya ke dalam audiensi penyampaian pendapat fraksi dalam rapat paripurna.
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Imam Hanafi menambahkan sebagai public policy maker, seharusnya instansi pemerintah bukan hanya fokus pada permasalahan kecil. Tapi harus memiliki visi misi besar yang berdampak panjang.
“Contohnya missal saat ini yang jadi PR soal kemiskinan, maka tujuan besarnya yaitu kesejahteraan rakyat. Maka seharusnya pemerintah berfikir bagaimana akses pendidikan mudah, akses kesehatan gratis dan lain-lain,” jelasnya.
Hanafi mengingatkan pemimpin lebih dekat dengan masyarakat dengan turun ke bawah sehingga bisa mendengarkan suara rakyat. (WL)
Simak selengkapnya:
