Secara nasional, hingga saat ini sudah ada 90 juta peta bidang tanah yang sudah terdaftar sertifikasi. Tanah tersebut tersertifikasi melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL). Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang.
Ini menyusul Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 126 juta bidang tanah tersertifikasi PTSL pada tahun 2025 nanti. Pihak Kementerian ATR/BPN optimistis bisa mencapai target tersebut. Meski saat ini masih punya kekurangan 63 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi.
Kekurangan tersebut akan dikejar dengan sisa waktu dua tahun terakhir. Meski begitu, ada kendala untuk mempercepat realisasi target. Yakni keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki kemententerian. Program PTSL sekaligus untuk mewujudkan peta tunggal lengkap memuat informasi data spasial bidang tanah.
Ketua Umum Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (Maski), Loedi Tatrianto menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN guna merealisasikan target PTSL tersebut. Dimana Maski merupakan wadah organisasi profesi surveyor kadaster berlisensi dari Kementerian ATR/BPN.
“Maski sudah menjadi mitra Kementerian ATR/BPN. Kami memiliki peran untuk membantu percepatan sertifikasi bidang tanah,” tutur Loedi saat Musyawarah Nasional Maski yang diselenggarakan di Kota Batu.
Loedi menjelaskan, dalam hal ini surveyor kadester memiliki peran untuk menyusun data administrasi pertanahan. Diantaranya meliputi batas penggunaan, pengelolaan, penguasaan dan kepemilikan tanah.
“Terutama menyangkut pada arah pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” katanya.
Lebih lanjut, dia turut menjelaskan,bahwasanya informasi data spasial ditempuh dengan melakukan pengukuran kadastral menggunakan teknologi mutakhir. Seperti menggunakan pesawat udara nirawak mengambil citra rupa bumi melalui udara untuk menghasilkan peta kadaster dengan skala antara 1:100 sampai skala 1:5000.
“Besar kecilnya skala yang dihasilkan sesuai ketinggian terbang drone. Misal skala 1:2000 itu skala besar, kalau skala kecil 1:50.000. Sekarang didorong memakai drone agar mendapatkan citra rupa bumi lebih detail,” jelasnya.
Munas Maski di Kota Batu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak. Dia menuturkan, pemerintah daerah harus memahami betul informasi data spasial guna mengelola dan menentukan kebijakan tata ruang sebuah wilayah.
“Hal ini sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya agar arah investasi tidak simpang siur. Sebab bisa juga diintegrasikan dengan perizinan pemanfaatan zonasi ruang berdasarkan peruntukannya. Sehingga kita bisa melakukan pemanfaatan ruang agar pembangunan mengarah lebih baik,” tandas Emil. (Adm)
