CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Keberlangsungan pendidikan di Kota Malang saat ini berhadapan dengan ancaman kekurangan guru. Sedikitnya, Kota Malang kehilangan 15-20 guru tiap tahun karena purna tugas atau pensiun. Masalahnya, rekrutmen guru baru dari pemerintah pusat tidak sebanding jumlahnya dengan guru yang pensiun.
Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi mengatakan pengisian posisi guru saat ini tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ia mengatakan telah mengupayakan sejumlah langkah mencari solusi. Agus pernah mengusulkan agar sekolah mendapat izin menggunakan dana BOSNas atau BOSDa untuk mengambil guru kontrak.
“Kami juga melakukan pemetaan pendataan secara berkelanjutan di tahun ini. Awal tahun kami lakukan, bulan April, bulan Juli kami juga melakukan pendataan pemetaan kebutuhan. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami,” jelas Agus.
Simak di sini:
Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Malang ini melihat rata-rata guru mata pelajaran yang rentan kosong. Misalnya saja di SMPN 5, mata pelajaran matematika, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Katolik dan Bahasa Inggris yang pengajarnya saat ini masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT).
“Ini hanya satu case yang ada di satu sekolah. Di sekolah yang lain relatif sama. Memang yang rentan ini saat ini itu pada mapel pendidikan agama. Kemudian yang kedua, informatika. Kemudian berikutnya ada mapel matematika, bahasa Inggris dan seterusnya ke bawah,” lanjutnya.
Menurutnya, mapel pendidikan menjadi prioritas karena jumlah tenaga yang purna tidak sebanding dengan rekrutmennya. Apalagi mata pelajaran ini cenderung spesifik yang tidak bisa digantikan oleh sembarang guru. Saat ini, dampak kekurangan guru ini sudah terasa di sejumlah sekolah yang ditandai dengan meningkatnya jam ajar guru.
Baca juga:
Kota Malang Kekurangan Guru, Peminat Profesi Guru Rendah?
“Jadi saat ini misalnya kalau idealnya guru mengajar itu 24 jam pelajaran (JP), maka saat ini teman-teman mengampu lebih dari itu. Ada teman kami yang mengampu 30 sampai 35 JP, bahkan ada yang sampai dengan 40 JP. Ketika mengajar sepenuh itu, maka guru relatif tidak ada jam istirahat. Ini sebuah kendala yang pada gilirannya berkaitan dengan kesejahteraan mental guru. Ini menjadi tantangan kami, bagaimana kesejahteraan mental tetap terjaga tapi kelas juga mendapatkan layanan optimal,” kata Agus.
Sayangnya, dalam diskusi kali ini, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tidak hadir. Sementara itu, Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyebut bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp600 miliar pada KUA PPAS. Namun, pihaknya belum menerima data rinci dari dinas pendidikan terkait kebutuhan guru yang mempengaruhi anggaran belanja pegawai.
“Kita harus tahu perencanaan sumber dayanya seperti apa. Meskipun sekarang ada kendala belanja pegawai yang terlalu tinggi hampir 40 persen, yang mana mandatori harus kita tekan sampai 30 persen. Jadi ini kan kontraproduktif. Di satu sisi kita ingin ingin ketercukupan jumlah guru, tapi di satu sisi juga ada keterbatasan belanja pegawai. Jadi harus ada data perencanaan yang yang rigid,” kata Ginanjar.
Dengan kata lain, rancangan anggaran tidak dapat tersusun dengan baik jika data kebutuhan guru tidak rinci. Dalam hal ini, menurutnya perlu penyelarasan koordinasi yang lebih intensif antara dinas pendidikan dengan badan kepegawaian daerah. Sehingga, pemetaan guru pensiun, rencana pengangkatan maupun penempatan guru dapat terencana dengan baik. (RY)
