CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Sejumlah fraksi memberikan catatan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun 2024.
Isu utama yang mengemuka meliputi ketidaktepatan distribusi Program Keluarga Harapan (PKH), kemacetan kronis, hingga kesiapan venue PORPROV Jatim 2025. Anggota Fraksi Gerindra Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti banyaknya keluarga penerima PKH yang tidak menerima haknya selama bertahun-tahun.
“Dinas Sosial harus mengevaluasi sistem pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS) agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” kata Ginanjar, Senin (24/3/25).
Selain itu, dia menyebut kemacetan di Kota Malang masih belum tertangani maksimal. Akibatnya, ini akan memperpanjang waktu tempuh perjalanan dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Politisi Partai Gerindra juga menemukan sejumlah venue PORPROV Jatim 2025 yang belum memenuhi standar teknis Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Ini perlu menjadi perhatian serius agar event berjalan sukses,” kata Ginanjar.
Sementara itu, Fraksi PDIP juga menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan bahwa semua catatan fraksi akan dibahas lebih mendalam di tingkat komisi sebelum direkomendasikan ke Panitia Khusus (Pansus).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik masukan tersebut.
“Nanti akan kami tindaklanjuti melalui komisi dan Pansus,” ujarnya.
Reporter : Heri Prasetyo
Editor : Intan Refa
