CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Malang akan diprioritaskan untuk menyokong mitigasi dan pemulihan bencana menjelang musim penghujan tiba. Apalagi bencana banjir di Kota Malang saat ini masih mendominasi.
Beberapa langkah mitigasinya antara lain pembenahan infrastruktur, pembersihan drainase, simulasi kebencanaan, dan edukasi kepada masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan skema ini menjadi jalan keluar mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, pembiayaan melalui CSR menurutnya lebih fleksibel dan responsif.
“Kalau pemulihan bencana kita menggandeng pembiayaannya dari APBD, itu tidak bisa secara langsung kita lakukan untuk menangani bencana tersebut. Dengan CSR, penanganannya akan bisa lebih cepat karena tidak ada langkah-langkah atau SOP seperti apabila kita menggunakan APBD ataupun APBN,” kata Wahyu, Rabu (7/10/2026).
Baca juga:
Pemkot Malang Gunakan CSR untuk Perbaiki Sekolah Rusak
Namun mitigasi tersebut akan sulit optimal jika tidak ada kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran drainase. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Heru Mulyono mengatakan butuh CSR perusahaan dalam penanganan bencana karena pemerintah daerah kerap terbentur kewenangan dan keterbatasan anggaran.
“Masyarakat itu enggak mau tahu urusan mekanisme. Baik dibantu secara darurat maupun pascabencana. Nah, inilah ikhtiar kita, bagaimana kita menggandeng dunia usaha,” kata Heru.
Dia mencontohkan kebutuhan material batu untuk memperbaiki tebing sungai di sepanjang Lapangan Rampal maupun pembangunan tanggul permanen di Perumahan Rejeki, Kedungkandang. Sejumlah pekerjaan tersebut tidak mudah dikerjakan Pemkot Malang karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
“Kalau Pemda jelas enggak bisa, karena itu wewenangnya sebenarnya wewenang pusat atau provinsi. Tapi kalau Forum TSP kan enggak melihat itu. Yang penting saya bantu masyarakat,” ujar Heru.
Maka, anggaran BPBD Kota Malang kemudian akan difokuskan pada kegiatan pencegahan dan penanganan tanggap darurat. Seperti penyaluran sembako, makanan siap saji dan matras bagi warga terdampak. Sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berskala besar menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis atau menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Editor: Intan Refa
