Pemerintahan

Dinsos P3AP2KB Kota Malang Gandeng Lembaga Keagamaan Perkuat Perlindungan Anak

Kepala Dinas P3AP2KB Kota Malang Muhamad Sailendra. (Foto: Heri Prasetyo)
Kepala Dinas P3AP2KB Kota Malang Muhamad Sailendra. (Foto: Heri Prasetyo)

CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang Muhamad Sailendra mengatakan lembaga keagamaan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.

Menurut dia, tempat ibadah dapat menjadi ruang edukasi yang efektif. Karena memiliki jemaah dan komunitas yang rutin berkumpul. Maka, dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia bertema “Hariku, Hakku, Masa Depanku”, Sailendra menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk menyosialisasikan pemenuhan hak anak.Edukasi serupa, juga telah dilakukan melalui gereja dan sejumlah komunitas nonmuslim.

“Anak itu punya hak. Pola pembinaan terhadap anak jangan disamakan lagi dengan pola-pola seperti dahulu,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Sailendra menilai, perlindungan anak tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Anak juga berhak memperoleh ruang bermain, mengembangkan kreativitas, menyampaikan pendapat, serta menentukan cita-cita sesuai minat dan potensinya.

Di sisi lain, meningkatnya perhatian terhadap kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak menuntut keterlibatan lebih luas dari seluruh elemen masyarakat. Lingkungan keluarga dan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, tidak boleh luput dari pengawasan.

Selain menggandeng lembaga keagamaan, pihaknya juga mengoptimalkan peran Forum Anak sebagai saluran aspirasi. Forum ini, anak-anak dapat menyampaikan persoalan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Anak.

Aspirasinya mencakup kebutuhan edukasi mengenai hak dan kewajiban anak hingga penyediaan sarana-prasarana pendukung. Fasilitas publik seperti Malang Creative Center (MCC) dan taman bermain juga dapat menjadi ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas.

Sailendra menegaskan, anak harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima kebijakan. Dengan demikian, pemenuhan hak anak tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, keagamaan, dan masyarakat.

Editor: Intan Refa

Heri Prasetyo

Jurnalis City Guide 911 FM yang berfokus pada liputan berita seputar Kota Malang, mencakup isu pemerintahan, sosial, ekonomi, dan peristiwa terkini di wilayah Malang Raya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button

Visual Radio

x