CITY GUIDE FM, MALANG – Jumlah wajib pajak (WP) di Kota Malang yang menunggak pembayaran pajak setiap tahunnya semakin banyak. Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang dari tahun 1995 hingga awal 2023 ada 957 WP yang menunggak tagihan.
Jumlah itu, hanya berada di sektor pajak daerah lain (PDL) dengan kata lain berasal dari tagihan non-PBB (pajak bumi dan bangunan).
Untuk PBB, bapenda mengklaim ada ribuan WP yang tercatat menunggak pembayaran. Jika ditotal secara keseluruhan dari sembilan sektor pajak yang dipungut, jumlahnya mencapai Rp 239.7 miliar.
Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, jumlah tunggakan PBB saja mencapai Rp 232,7 miliar. Sisanya, merupakan tunggakan PDL. ”WP yang menunggak pajak paling banyak berasal dari pajak air dan tanah (PAT) sebanyak 567 (WP),” ujarnya Selasa (14/2/23).
Handi menyebut, untuk sektor pajak rumah makan sebanyak 239 WP dan pajak hotel 90 WP. Selain itu, ada juga tunggakan pada sektor pajak parkir, pajak penerangan jalan (PPJ), dan pajak hiburan.
”Kami terus melakukan penagihan dengan skema persuasif sampai yang melibatkan kejaksaan. Dari penagihan yang dilakukan selama Januari 2023, ada Rp 884 juta yang berhasil tertagih,” tuturnya kepada reporter City Guide FM.
Sebelum melakukan penagihan, pihaknya rutin melakukan tiga upaya. Yaitu updating data, cleansing atau penghapusan piutang, hingga penagihan.
Updating data bertujuan untuk memisahkan piutang. “Karena, tidak seluruhnya piutang murni. Ada pajak yang berasal dari fasilitas umum atau fasilitas sosial yang nilai objek pajak (NOP)-nya tidak jelas. Demikian pula dengan keberadaan pemilik objek pajak,” jelasnya.
Handi menegaskan, tahun 2023 ini pihaknya akan menambah volume kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang dalam melakukan penagihan.
“Rencananya, penagihan akan dilakukan per tiga bulan, sehingga satu tahun ada empat kali penagihan,” pungkas mantan kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
