CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Pada semester pertama tahun ini, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk beberapa segmen masyarakat. Mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Kata Dosen Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang Iin Sulis Setyowati, ada perubahan database yang digunakan Kemensos untuk menyalurkan bantuan berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Perubahan database ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Karena itu, bansos di tahun 2025 belum tersalurkan karena adanya perubahan database penerima bantuan,” ungkapnya.
Kondisi itu, memang terjadi pada salah satu penerima bansos Damanuri. Ia mengatakan sampai bulan Juni 2025, belum menerima bantuan dari program pemerintah.
“Biasanya saya menerima setiap 3 bulan sekali,” kata Damanuri.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq menyampaikan pihaknya sudah bertemu dengan seluruh operator penyalur bantuan dan dinas sosial untuk membahas kendala pengelolaan data penerima bansos.
“Single data sangat penting dalam pengelolaan bansos agar penerima bisa tepat sasaran. Kami juga akan melakukan pengawasan ketat pada data sebagai dasar penyaluran bantuan,” kata Zia.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pihaknya juga berkoordinasi dengan BPS terkait pengelolaan data. (AN)
Editor : Intan Refa
