CITY GUIDE FM, KOTA BATU — Angka stunting di Kota Batu mengalami kenaikan 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kota Batu di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Senin (28/9/2026) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu Alfi Nurhidayat temuan itu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pertumbuhan anak di Kota Batu.
Pemkot Batu saat ini melakukan pendataan secara lebih masif melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan sejumlah instrumen lainnya.
“Dengan masifnya kita melakukan survei, masifnya kita turun lapangan, masifnya kita menggunakan beberapa instrumen untuk kita melakukan survei ke anak-anak kita. Tingkat akurasi yang tinggi yang kita capai saat ini, justru akan memunculkan status stunting kita yang bertambah,” ujar Alfi.
Alfi mengakui kenaikan tersebut tetap menjadi persoalan yang perlu perhatian lebih. Namun, menurutnya data yang lebih akurat membuat pemerintah dapat mengetahui kondisi anak yang mengalami stunting lebih dini.
Baca juga:
Ribuan Bayi Kota Malang Terancam Stunting, Ada Apa?
“Sedih, tentu sedih. Tetapi saya sampaikan kepada Pak Kadinkes bahwa ini justru malah positif. Kenapa? Karena dengan kita tahu secara dini situasi anak-anak stunting di Kota Batu, maka semakin cepat kita bisa melakukan intervensi,” katanya.
Ia menilai persoalan utama bukan sekadar pada bertambah atau berkurangnya angka yang tercatat, tetapi bagaimana data menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan.
Penanganan stunting tidak hanya memenuhi asupan gizi anak, tetapi juga kondisi lingkungan tempat keluarga tinggal. Alfi mengatakan kondisi kesehatan anak tidak hanya berkaitan dengan makanan.
“Apakah hanya cukup dari makan saja? Tidak. Dari sanitasi yang baik itu sangat berpengaruh terhadap pola-pola hidup sehat di masyarakat,” ujar Alfi.
Maka, penanganan stunting pada akhirnya perlu melibatkan perangkat daerah di luar sektor kesehatan. Dinas yang menangani perumahan dan kawasan permukiman maupun bidang cipta karya harus ikut melakukan intervensi untuk memastikan kondisi sanitasi masyarakat.
“Dinas Perumahan Kawasan Permukiman atau Cipta Karya, yang salah satu tupoksinya adalah untuk memastikan sanitasi masyarakat ini baik-baik saja. Maka perlu melakukan intervensi tingkat bawah untuk bisa memastikan sanitasi masyarakat kita itu baik-baik saja,” katanya.
Selain persoalan sanitasi, Alfi juga menyinggung kondisi ekonomi sebagian keluarga yang tidak selalu mudah dalam memenuhi kebutuhan anak. Kondisi tersebut, menurut Alfi, perlu ada kepedulian bersama dari lingkungan masyarakat hingga pemerintah daerah.
“Ketika ada anak-anak yang kemudian ini kurang mau makan, atau kemudian ada keluarga yang mohon maaf kurang mampu, maka ada tanggung jawab, tanggung renteng, gotong royong yang kita maksudkan konvergensi lintas sektoral itu untuk kemudian bersama-sama mengentaskan stunting tersebut,” ujarnya.
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu 2026, ada 13 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Sementara 54 persen rumah tangga telah memiliki akses sanitasi layak, 32 persen memiliki sanitasi yang aman dan 1 persennya memiliki akses sharing sanitasi yang relatif aman.
Kategori sanitasi aman tidak hanya sekadar memiliki jamban. Di dalamnya termasuk pengelolaan limbah tinja secara higienis, termasuk proses pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan.
Editor: Intan Refa
