CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Usai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merusak vegetasi dan kehidupan satwa di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), BPBD Jawa Timur mulai merumuskan strategi pemulihan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan vegetasi yang terbakar dan satwa yang terdampak membutuhkan langkah pemulihan yang terukur.
“Yang menjadi prioritas kami adalah pemulihan tumbuhan dan hewan tersebut,” ujar Gatot dalam After Action Review (AAR), Kamis (8/10/2026).
Kata Gatot, pemulihan tidak hanya sekadar menanam kembali pohon. Ia akan berkoordinasi dengan Balai Besar TNBTS dan Perhutani untuk menentukan jenis tanaman, sumber bibit, hingga satwa yang akan dipulihkan. Menyesuaikan karakteristik ekosistem di TNBTS.
Pihaknya juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility(CSR), komunitas pecinta lingkungan, hingga pihak lain yang memiliki sumber daya untuk mendukung pemulihan ekosistem.
Baca juga:
Menjaga Tahura Raden Soerjo dari Kebakaran
Menurutrnya, ada sejumlah komunitas lingkungan telah memiliki bibit tanaman maupun fasilitas penangkaran satwa yang dapat mendukung program tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi sistem deteksi dini.
BPBD Jawa Timur selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik panas. Namun, keberadaan titik panas tidak otomatis menunjukkan terjadinya kebakaran hutan.
“Bisa saja kebakaran tersebut karena sampah yang dibersihkan warga atau lahan akibat hasil panen yang dibakar,” kata Gatot.
Ketika pembakaran yang semula bertujuan untuk membersihkan lahan atau sampah, bara api dapat terbawa angin dan menyulut vegetasi kering di sekitarnya. Menurut Gatot, TNBTS telah melakukan patroli. Namun, masih terdapat wilayah yang tidak sepenuhnya terjangkau sehingga berpotensi menjadi lokasi munculnya titik api.
Baca juga:
Kebakaran Gunung Buthak Merembet ke Ngantang dan Blitar
Karena itu, ia menilai penggunaan teknologi deteksi harus berjalan beriringan dengan pengawasan lapangan dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur Mambaus Suud mengatakan ada dua persoalan utama yang menjadi perhatian yaitu koordinasi antar-pemangku kepentingan dan sistem data serta informasi.
“Koordinasi antar-pemangku kepentingan (mulai BPBD, TNBTS, TNI dan Polri), respons kemarin perlu diperkuat. Termasuk dukungan dari BNPB,” ujar Mambaus.
Selain koordinasi, sistem data dan informasi saat respons juga menjadi catatan. Perlu ada data yang cepat, akurat, dan terintegrasi agar pengambilan keputusan di lapangan tidak terlambat. Kata Mambaus, pembagian kewenangan harus jelas agar program pemulihan tidak berhenti pada gagasan.
SIAP SIAGA sendiri merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia di bidang penanggulangan bencana.
Editor: Intan Refa
