CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DPUPRPKP Kota Malang Muhammad Syahrul Romadhon mencatat 300 dari 500 perumahan belum menyerahkan PSU.
“Pengembang yang belum melakukan penyerahan PSU itu yang sudah lama. Kalau untuk perumahan yang tergolong baru justru sudah banyak yang menyerahkan PSU,”kata Syahrul.
Untuk mengatasi ini, pihaknya masih belum menemukan formula agar mereka mau menyerahkan PSU. Sedangkan pada perumahan baru, developer harus menyerahkan berita acara administrasi PSU saat pengurusan PBG.
Selain itu, keberadaan developer yang hilang atau sulit ditemui juga menjadi salah satu kendala. Maka, salah satu upayanya adalah dengan meminta data dari penghuni perumahan. Meliputi IMB, surat tanah atau pun akta jual beli untuk bahan penelusuran.
“Juga bekerjasama dengan asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI. Tentunya untuk menelusuri ini butuh waktu yang cukup lama,” lanjutnya.
Selain itu, Syahrul juga mengungkapkan fakta bahwa tidak sedikit developer yang menyulap PSU (misal drainase) menjadi bangunan atau unit yang bisa mereka jual. Ini juga salah satu faktor developer enggan juga menyerahkan PSU-nya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menyarankan DPUPRPKP Kota Malang perlu membentuk tim khusus yang menangani developer bandel. Sebab, ketika terjadi kerusakan fasilitas umum, tentu ini akan merugikan user karena PSU belum dikuasai pemerintah yang dapat merawat atau memperbaiki kerusakan.
“User juga bayar pajak, tapi tidak merasakan pembangunan. Karena pengembang yang tidak segera serahkan PSU ke Pemkot,” kata Bayu.
Sekretaris Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Korwil Malang Raya Salman al Farisy menjelaskan sebenarnya para pengembang yang tidak segera menyerahkan PSU ke pemerintah akan menjadi beban tersendiri.
“Pengembang bermasalah itu biasanya tidak tergabung dalam asosiasi,” kata Salman. (WL)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain :
