CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Upaya Pemerintah Kota Batu untuk memperjuangkan akses pupuk subsidi bagi petani hortikultura dan peternak sapi perah masih menemui jalan terjal. Hingga kini, surat usulan yang telah dikirimkan kepada Kementerian Pertanian belum mendapatkan jawaban resmi.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan pihaknya masih mengupayakan jalan keluar meskipun regulasi yang berlaku saat ini belum mengakomodasi karakteristik pertanian di Kota Batu.
“Belum ada jawaban dari Kementerian Pertanian, tapi kami tetap upayakan. Memang kalau memenuhi kriteria dari Kementerian Pertanian, kita ini tidak masuk,” ujar Heli.
Menurutnya, aturan penerima pupuk subsidi saat ini lebih banyak bagi komoditas pangan tertentu. Sementara sebagian besar lahan pertanian di Kota Batu didominasi sektor hortikultura. Salah satunya apel yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.
Kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sehingga biaya produksi meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan petani hortikultura dan perkebunan apel, tetapi juga peternak sapi perah yang bergantung pada ketersediaan pakan ternak.
Heli menjelaskan, para peternak saat ini juga menghadapi kendala memperoleh pupuk bersubsidi untuk perawatan lahan rumput gajah. Padahal tanaman tersebut menjadi sumber pakan utama bagi sapi perah yang menopang produksi susu di Kota Batu.
Lebih lanjut, pihaknya berencana memanfaatkan forum nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagai sarana menyampaikan usulan dispensasi kebijakan pupuk subsidi kepada pemerintah pusat. Kota Batu dijadwalkan menjadi tuan rumah Rembuk KTNA Nasional yang akan berlangsung pada 19-23 September mendatang.
Ini momentum yang tepat untuk menyuarakan kebutuhan daerah yang memiliki karakter pertanian berbeda dengan wilayah penghasil tanaman pangan. Selain itu, Heli juga berencana menghadiri pertemuan pra-KTNA di Gorontalo untuk mengawal langsung usulan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
“Pasti akan kami suarakan terkait pupuk subsidi ini. Kami minta dispensasi agar aturan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.
Editor: Intan Refa
