CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan yang menyebut Indonesia tidak hanya mengirimkan asap, tetapi juga oksigen memantik kritikan dari publik. Kontroversi ini muncul ketika kabut asap menyebabkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia.
Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Assoc Prof Maulina Pia Wulandari PhD mengingatkan dalam situasi ini, masyarakat butuh informasi yang menenangkan, dapat dipercaya, dan memberikan kepastian mengenai tindakan pemerintah.
“Jadi, persoalannya bukan apakah hutan Indonesia menghasilkan oksigen. Melainkan mengapa argumentasi tersebut disampaikan ketika masyarakat sedang mempertanyakan dampak asap terhadap kesehatan dan kehidupan mereka,” kata Pia.
Baca juga:
Kembali ke Hotel: Seni Dilayani yang Mulai Kita Lupakan
Dari perspektif manajemen isu dan krisis komunikasi, ia mengidentifikasi setidaknya lima kegagalan komunikasi krisis pemerintah.
Pertama, gagal membangun empati. Ketika masyarakat menghadapi ancaman kesehatan akibat kabut asap, pemerintah justru menyampaikan argumen tentang kontribusi oksigen dari hutan Indonesia. Empati bukan sekadar ungkapan keprihatinan. Akan tetapi kemampuan untuk menempatkan penderitaan masyarakat sebagai perhatian utama.
Kedua, gagal menentukan prioritas pesan. Masyarakat butuh informasi tentang risiko kesehatan, perkembangan pemadaman, serta langkah-langkah perlindungan. Pernyataan tentang oksigen justru memperlihatkan pemerintah lebih sibuk menjawab kritik dari pada menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketiga, gagal menjaga akurasi dan kehati-hatian informasi. Pernyataan karhutla sebagai fenomena alam di luar kesalahan manusia tanpa memperlihatkan investigasi merupakan komunikasi risiko yang tidak memadai. Pemerintah semestinya membedakan faktor alam yang memperbesar risiko kebakaran dengan penyebab kebakaran yang telah dibuktikan.
Keempat, gagal menyelaraskan pesan pemerintah. KBRI Kuala Lumpur telah menunjukkan komunikasi yang lebih empatik dengan menjelaskan upaya pemadaman serta kerja sama lintas negara. Namun, pernyataan Kepala Bakom justru menonjolkan argumen pembelaan.
Kelima, gagal mengantisipasi konsekuensi komunikasi. Pernyataan tentang oksigen itu tidak meredakan kontroversi, tapi malah mengundang kritik dari Malaysia. Ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang tidak sensitif terhadap konteks dapat menciptakan persoalan reputasi baru.
Kerangka Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) menekankan bahwa komunikasi dalam situasi darurat harus mengutamakan kecepatan, akurasi, kredibilitas, empati, tindakan perlindungan. Tak terkecuali menghormati masyarakat yang terdampak.
Baca juga:
Ekonomi Komunal Lokal vs Elite Global
“Menurut saya, pernyataan mengenai kontribusi oksigen hutan Indonesia menunjukkan kecenderungan framing defensif, yaitu ketika komunikasi lebih membangun pembelaan dari pada memenuhi kebutuhan audiens. Pendekatan ini berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pembenaran dari pada penderitaan masyarakat. Kita perlu memahami bahwa komunikasi krisis bukanlah perdebatan untuk menentukan siapa yang paling benar. Komunikasi krisis merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi keselamatan publik,” lanjutnya.
Karhutla merupakan persoalan kompleks yang dapat melibatkan kondisi lingkungan, aktivitas manusia, tata kelola lahan, serta efektivitas pengawasan. Karena itu, pemerintah perlu membedakan antara faktor yang meningkatkan risiko kebakaran dan penyebab kebakaran melalui pemeriksaan.
“Menurut saya, mengakui keterbatasan informasi bukanlah tanda kelemahan pemerintah. Sebaliknya, itulah salah satu fondasi komunikasi publik yang jujur dan bertanggung jawab,” kata Pia.
Ia memahami bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel serta puluhan pesawat dan helikopter untuk mendukung operasi penanganan kebakaran. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi diplomatik dengan Malaysia. KBRI Kuala Lumpur bahkan menyampaikan empati kepada masyarakat Malaysia sekaligus menjelaskan berbagai langkah penanganan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya operasional dan komunikasi pemerintah yang perlu mendapat apresiasi. Namun, justru di sinilah persoalannya.
Ketika satu lembaga pemerintah mengedepankan empati dan penjelasan atas tindakan, sementara pejabat komunikasi pemerintah lainnya menyampaikan argumen yang terkesan pembelaan. Akhirnya publik menerima pesan yang tidak selaras.
Dalam Government Public Relations, badan komunikasi pemerintah seharusnya memastikan bahwa seluruh komunikasi pemerintah memiliki orientasi yang sama. Antara lain mengakui masalah, melindungi masyarakat, menjelaskan tindakan, dan menunjukkan tanggung jawab.
“Jangan sampai kerja keras ribuan petugas di lapangan kehilangan apresiasi publik karena pernyataan pejabat yang tidak sensitif terhadap konteks krisis,” tegasnya.
