Idjen TalkNews

Membaca Postur Anggaran Kota Malang 2026

Idjen Talk edisi 26 November 2025,"Membaca Postur Anggaran Kota Malang 2026"
Idjen Talk edisi 26 November 2025,”Membaca Postur Anggaran Kota Malang 2026″

CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Sugeng Suroto menyampaikan pada 22 November 2025 yang lalu, RAPBD Kota Malang 2026 sudah selesai dibahas bersama badan anggaran (banggar) DPRD Kota Malang. Proyeksi pendapatan daerah Kota Malang 2026 ditetapkan sebesar Rp2,2 triliun.

“Pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah Rp1,62 miliar lebih terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Sedangkan untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 Rp1,1 triliun,” jelas Sugeng.

Dalam RAPBD 2026 tersebut juga disepakati belanja pegawai Rp46,84 persen dari Rp2,2 triliun itu tadi. Sisanya untuk penganggaran di bidang belanja barang dan jasa, bantuan sosial sampai belanja tak terduga.

Wakil II DPRD Kota Malang Trio Agus menyampaikan saat menetapkan RAPBD Kota Malang tahun 2026 ini penuh tantangan. Mulai dari TKD menurun, sedang di lain sisi ada program-program yang harus berjalan dalam RPJMD.

“Seperti RT Berkelas dengan anggaran kisaran Rp215 miliar dan pengangkatan PPPK sebanyak 5 ribuan orang,” kata Trio.

Pihaknya menyarankan Pemkot Malang untuk tetap memprioritaskan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan trantibum linmas. Keterbatasan anggaran ini juga memaksa pemerintah untuk mencari cara agar program berjalan dengan baik.

“Anggaran harus bisa dihemat, sembari merencanakan peluang program-program yang bisa diajukan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus atau DAK,” lanjutnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Negeri Malang Nurudin Hadi memandang ada beberapa dinas yang mendapatkan porsi anggaran besar. Seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PUPRPKP dan DLH.

“Dalam postur anggaran ini, ada beberapa yang tidak terlihat dalam susunannya. Seperti anggaran untuk persoalan kemacetan di Jalan Gadang dan persoalan sampah yaitu pengadaan truk sampah yang layak. Termasuk juga program bedah rumah yang tidak tercantum,” jelas Nurudin. (WL)

Editor: Intan Refa

Simak selengkapnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button