CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Saat Calon Gubernur Jatim Tri Rismaharini atau Cagub Risma mendatangi studio Radio City Guide FM, cukup banyak pendengar yang menitipkan problem di daerahnya. Salah satunya adalah Dewi, warga Kecamatan Donomulyo yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih.
“Saya dari Donomulyo Malang. Saya tinggal di daerah yang kering. Sudah lama ganti bupati dan gubernur tidak berubah. Saya kalau mau nyuci harus ngungsi ke rumahnya saudara yang jauh. Saya mau ada solusi di Donomulyo ibu, biar kami bisa merasakan air bersih untuk minum masak. Kita hanya diberi satu tangki, kita rebutan,” curhatnya.
Cagub Risma mendengarkan keluhan itu dengan seksama dan mengatakan bahwa hal ini kerap terjadi di daerah dataran tinggi. Berdasarkan data yang dia miliki, baru 30 persen kebutuhan air bersih yang terpenuhi di Jawa Timur.
“Di beberapa tempat yang kami kunjungi, dulunya juga kesulitan air. Tapi kemudian kami berhasil menemukan sumber air, sehingga sekarang daerah itu teraliri air bersih. Ini memang hampir merata. Maka itu yang jadi PR,” kata Risma.
Baca juga :
Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah seperti Trenggalek, Ngawi, Situbondo, Madura, Nganjuk hingga Tulungagung. Jika terpilih nanti, menurutnya problem ini yang harus segera ada penanganan karena merupakan kebutuhan vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain air bersih, Dadang yang juga warga Kabupaten Malang mengeluhkan soal birokrasi.
“Kabupaten Malang ini sangat perlu pembenahan fasum, sarpras dan birokasi. Sa’estu Bu, sa’aken Kabupaten Malang niku. Misalkan rumahnya Kasembon atau Tirtoyudo itu ngurusnya (administrasi) di Kepanjen. Jaraknya, kasihan sekali,” kata Dadang.
Risma pun merespon. Menurutnya hal-hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Kata mantan Menteri Sosial itu, manajemen birokrasi seperti itu tidak harus datang ke kantor.
“Saat jadi Mensos, kami bisa lakukan itu secara elektronik dan itu bisa lebih cepat. Sebenarnya pelayanan masyarakat itu bisa dipotong dengan penggunaan teknologi. Seperti perizinan di Surabaya termasuk di Kemensos itu tidak perlu datang, tapi melalui elektronik. Sehingga seberapa jauhnya bisa terlayani,” lanjutnya.
Begitu pula dengan pengaduan. Baik saat jadi Wali Kota Surabaya maupun Mensos, dia membuka pengaduan online 24 jam. Dia meyakini semua masalah bisa diselesaikan, asalkan ada kemauan dari pemerintah.
Editor : Intan Refa
