CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Baihaqi membenarkan bahwa venue voli pantai tidak lulus standar. Karena ternyata saat pengecekan ukuran pasir pantai tidak sama. Pihaknya menggunakan pasir dari Pasuruan disaring secara manual, lalu mendatangkan mesin untuk menyiapkan pasir yang lebih bagus.
“Kami tidak menggunakan pasir pantai karena terhalang regulasi UU No 27 Tahun 2007 pasal 35. Ada larangan melakukan eksplorasi pasir pantai yang bisa mengganggu lingkungan dan sosial kemasyarakatan,” kata Baihaqi.
Sehingga sebagai pengguna anggaran dan pembuat komitmen, pihaknya sepakat menggunakan pasir sungai dari Pasuruan. Sampai sekarang masih melakukan pemeliharaan pasir untuk venue.
Ketua KONI Kota Malang R Djoni Sudjatmoko menyebut venue olahraga standar kompetisi itu dinamis dan selalu update. Sehingga dalam pembuatan venue, dia mengharapkan Disporapar melibatkan cabor dan KONI untuk menyesuaikan detail venue dengan regulasi terbaru. Sehingga tidak ada lagi venue yang tidak sesuai standar.
“Persoalan gagal sediakan venue karena terhalang regulasi UU No 27 tahun 2007 pasal 35, soal larangan eksplorasi pasir pantai. Seharusnya vendornya mengerti jalurnya dan bersurat,” kata Djoni.
Meski sebenarnya ada pengecualian dalam UU No 27 tahun 2007, berupa Permen 33 Tahun 2023 yang memperbolehkan mengambil pasir pantai untuk olahraga. Ketentuannya pengambilan pasir tidak di satu tempat agar tidak mengganggu ekosistem.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menjelaskan dalam rakor terakhir dengan 3 stakeholder terkait, memang sempat sedikit menyinggung soal regulasi itu yang menjadi penghambat.
“Kegagalan ini jangan sampai ini memberikan citra buruk Kota Malang sebagai tuan rumah dan menjadi bumerang atas program Wali Kota yang baru soal wacana sukses dalam Seribu Event,” pungkasnya. (NURUL FITRIANI)
Editor : Intan Refa
