CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Belum lama ini, seorang anak yang terindikasi korban eksploitasi terekam dalam sebuah video media sosial. Melihat fenomena yang kembali muncul ini tentu menimbulkan keprihatinan.
Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Sri Umiasih menyampaikan pihaknya selalu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan yang terjaring petugas. Untuk anak jalanan warga Kota Malang, pihaknya akan memanggil keluarganya.
“Bahkan dalam pembinaan itu juga ada psikolog untuk penanganan kejiwaan anak. Untuk anak jalanan luar Kota Malang, pembinaan maksimalnya 7 hari sambil mengupayakan untuk terhubung dengan pihak keluarga atau dinas sosial setempat dari kesaksian anak itu,” terangnya.
Kalaupun tidak ada jawaban pasti dari si anak, ia bisa berkoordinasi dengan dengan dinas dukcapil untuk mengecek biometri. Baru anak-anak ini akan dipulangkan ke asal daerahnya.
Di sisi lain, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengatakan pola yang sering terjadi setelah menertibkan anak jalanan, mereka akan kembali lagi di pekan selanjutnya. Beberapa titik yang sering menjadi pangkalan seperti di pertigaan Madyopuro, Jalan Ciliwung, perempatan Kasin dan Simpang Rampal.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengambil peran dengan tidak mengasihani dengan memberikan uang ke anak jalanan. Supaya tidak dinormalisasikan,” imbaunya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyayangkan kondisi ini, di mana seharusnya Kota Malang sudah tidak ada lagi anak jalanan. Menurutnya, perlu kekompakan dari tiap OPD agar pembinaan anak jalanan bisa tercover.
“Peraturan sudah ada termasuk anggarannya juga ada. Pada tahun 2026 meskipun ada efisiensi anggaran, masih ada lebih dari Rp40 miliar untuk dinas sosial dan anggaran perlindungan sebesar lebih dari Rp1 miliar. Jadi ke depan perlu evaluasi kekompakan dinas-dinas yang bersangkutan,” tegasnya.
Sedangkan menurut pandangan Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi, pendekatan individu terhadap anak jalanan merupakan upaya yang tidak maksimal. Perlu ada upaya perbaikan ekonomi keluarga sehingga anak merasa terfasilitasi di lingkungan keluarga.
“Jadi mereka tidak ada ketertarikan turun ke jalan,” kata Catur.
Ia menyarankan mungkin perlu ada satgas khusus untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan sampai benar benar selesai. Mengingat negara juga melindungi hak-hak anak. (WL)
