Ada hal yang patut kita sikapi bersama, setelah kita lewati libur lebaran dan paskah kemarin yaitu
benarkah kita harus WFH? Work From Home atau WFA (Work From Anywhere) sekali dalam seminggu?
Pemerintah melalui Menaker Yassierli sudah mengedarkan surat anjurannya pekan lalu. Bahwa semua ASN, BUMN dan juga swasta, tidak ngantor sehari dalam sepekan.
Cukup kerja dari rumah atau dari mana saja. Tanpa mengurangi hak apapun, termasuk hak cuti. Harinya dipilihkan, Jumat.
Adapun Gubernur Jatim Khofifah menganjurkan hari Rabu. Mana yang kita pilih?! Maka ramai diskusi di kantor-kantor, pilih Jumat atau Rabu.
Simak juga:
Blues Spirit Sesi 86: Perang Keserakahan dengan Hati Nurani
Bukan mendiskusikan esensinya. Bukan menanyakan, benarkah dengan WFH atau WFA, kita bisa mengatasi penghematan BBM dan akan terjadinya kelangkaan minyak sebagai efek global dari Perang Teluk sekarang ini?
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang menyatakan jika sehari saja dalam seminggu semua warga tidak menggunakan kendaraan bermotor, nilai penghematannya bisa mencapai Rp59 triliun.
Tapi bagaimana cara mengendalikannya? Coba lihat, kalau hari Jumat yang bisa tidak ngantor, apa tidak malah dimanfaatkan sebagai long weekend (Jumat, Sabtu, Minggu). Mereka malah bepergian. Justru dengan kendaraan pribadi.
Kalau hari Rabu, bagaimana pelayanan pemerintah kepada warga yang membutuhkan? Bukankah Rabu puncak kesibukan pelayanan?
Rabu ada yang memercayai sebagai hari terbaik untuk berbagai urusan. Kantor-kantor pun biasanya kerja sungguh-sungguhnya juga hari Rabu. Selebihnya santai.
Padahal negeri ini butuh kerja keras, dalam waktu yang juga panjang untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk industri dan manufaktur, sebagai penyokong utama ekonomi kelas bawah.
Industri dan manufaktur yang ternyata adalah pemberi kontribusi terbesar negara dari sektor pajak ini, membutuhkan bekerja di pabrik, di kantor. Bukan dari rumah atau tempat lain.
WFH atau WFA itu, yang dihemat lebih pada penggunaan listrik di kantor. BBM nomor berikutnya.
Lha…….listrik kita, sebagian besar adalah PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang bahan baku utamanya adalah batubara.
Batubara Indonesia luar biasa banyak depositnya. Sayangnya lebih banyak diekspor. Indonesia pengekspor nomor satu, terbesar dunia. Padahal sebagai produsen berada pada urutan tiga. No 1 dan 2 adalah Tiongkok dan India. Anehnya, Indonesia juga ekspor ke Tiongkok dan India.
Nah, kalau ternyata yang dihemat batubara, siapa yang diuntungkan? Sebagian besar batubara itu milik swasta. Milik konglomerat.
Sebenarnya, diam-diam Pemkot Surabaya (sebelum ada edaran itu) sudah mencoba mengukur kinerja pegawai berdasar output dan outcamenya. Bukan kehadiran dan absensi.
Ke kantor juga diminta dengan kendaraan umum yang sudah bagus dan murah, hanya Rp5 ribu. Pemkot Malang (dengan edaran itu) juga akan mencoba, meminta pegawainya naik sepeda ontel ke kantor.
Tapi jangan sampai, wali kota, wawali dan pejabatnya naik sepeda ontel dikawal dengan ajudan yang naik mobil yang berjalan pelan-pelan. Ini justru pemborosan dan mengganggu pengguna jalan umum.
Jangan salahkan mengingatkan seperti ini. Karena hampir selalu kita saksikan, pejabat kita berbuat hanya untuk pencitraan. Sekali saja berbuat, lalu diviralkan, seolah-olah sudah melakukan hal yang luar biasa.
