CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Tata Kelola aset milik Pemkot Batu bakal diketati lagi. Ini terlihat dari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) kepada DPRD Kota Batu.
Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan banyak aset milik Pemerintah Kota Batu yang berasal dari pelimpahan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang saat pemekaran daerah dulu.
“Regulasi ini adalah tindak lanjut untuk memastikan status hukum aset-aset transisi dari Kabupaten Malang menjadi lebih jelas,” ujar Heli.
Penataan aset daerah ini juga mencegah aset terbengkalai tanpa kejelasan administrasi. Sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Salah satu capaian terbaru dalam proses penertiban aset adalah sertifikasi lahan seluas 14 hektar di kawasan Jalur Lintas Barat (JLB). Tapi di samping itu, masih banyak pekerjaan rumah terkait legalitas dan administrasi sejumlah aset lainnya. Baik yang berada di dalam maupun luar daerah.
Dalam Ranperda BMD tersebut, pemerintah memfokuskan sejumlah poin penting. Antara lain penataan aset luar daerah, legalitas pemanfaatan aset untuk kegiatan komersial, hingga peningkatan transparansi administrasi aset.
Salah satu aset luar daerah yang saat ini menjadi perhatian adalah rumah dinas milik Pemkot Batu di Cibubur Indah, Jakarta Timur. Aset tersebut kini tengah memasuki proses lelang dengan nilai limit mencapai Rp6,4 miliar.
Tidak hanya itu, Pemkot Batu juga menemukan sejumlah aset daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha namun belum memiliki izin atau aturan yang jelas. Maka, pengajuan regulasi baru ini akan mengatur penggunaan aset untuk kepentingan komersial secara lebih tegas. Sehingga retribusinya dapat masuk ke kas daerah.
Selain itu, sistem pencatatan aset juga lebih detail, akuntabel, dan transparan sehingga seluruh kekayaan daerah dapat terdata. Melalui Ranperda Barang Milik Daerah ini, pihaknya berharap tidak ada lagi aset daerah yang terbengkalai ataupun memiliki status hukum yang tidak jelas.
Editor: Intan Refa
