CITY GUIDE FM – Presiden Trump mengeluarkan kebijakan resiprokal tarif baru bagi negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Tak terkecuali Indonesia yang kena kenaikan tarif sebesar 32 persen atas barang yang diekspor ke Amerika.
Diketahui, Januari-Februari 2025, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar di Indonesia mencapai 3,1 miliar dollar. Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan berpendapat bahwa Trump meyakini defisit perdagangan AS imbas dari praktik perdagangan yang tidak adil dari negara mitra dagang.
Dia menguraikan empat agenda utama kebijakan Trump antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemotongan pajak. Khususnya untuk kelas menengah ke atas yang bertujuan untuk merangsang investasi dan konsumsi domestik.
“Trump juga melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran untuk menyederhanakan birokrasi dan defisit anggaran. Beberapa lembaga bahkan bubar seperti departemen pendidikan dan USAID,” kata Fadhil.
Selanjutnya, Trump juga akan melakukan revitalisasi industri manufaktur untuk mengembalikan kejayaan sekaligus menciptakan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi.
Dengan kebijakan proteksionis ini memicu respon yang beragam dari negara mitra dagang. Jika responnya adalah retaliasi atau tindakan balasan, dampaknya bisa memicu perang dagang dan resesi.
Fadhil menyebut, tingkat ekspor Indonesia ke AS itu sekitar 10 persen, artinya ketergantungan ekspor ke AS lebih rendah dari Vietnam atau Thailand. Sektor yang berpotensi terdampak kebijakan Trump ini yaitu tekstil, alas kaki, garmen dan palm oil.
Lalu jika terjadi perang dagang yang memicu ketegangan global dapat memantik inflasi. Ini akan mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga yang berakibat capital outflow (modal asing yang keluar) dari negara berkembang.
“Ini berisiko memperlemah rupiah (depresiasi) dan mengganggu stabilitas makroekonomi,” lanjutnya.
Maka Fadhil menyarankan pemerintah Indonesia melakukan pendekatan diplomasi serta mengurangi ketergantungan pada AS dengan diversifikasi ekspor. Dia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi, termasuk mengevaluasi program pemerintah agar sesuai dengan kapasitas fiskal dan menjaga kepercayaan pasar.
Editor : Intan Refa
