CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Dalam rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2027, alokasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) diproyeksikan turun sebesar Rp420 juta. Dalam dokumen tersebut, anggaran instansi ini tercatat sebesar Rp19,94 miliar, lebih kecil dari alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp20,36 miliar.
Penurunan ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Ia menilai, dukungan anggaran menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintah daerah di sektor ketenagakerjaan. Terutama, dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang.
“Kalau anggarannya minim, ya masih belum kelihatan serius. Makanya harus nanti jadi bahan evaluasi kita,” kata Agus, Senin (21/9/2026).
Baca juga:
KUA PPAS Tahun 2027 Disepakati Belanja Daerah Rp1 Triliun
Walaupun memang angka yang tercantum dalam KUA-PPAS itu belum menjadi pagu final. Pihaknya masih akan membahas kembali struktur belanja daerah dalam tahapan penyusunan RAPBD 2027.
“Ketika ada kelonggaran-kelonggaran anggaran, mungkin yang jadi prioritas kita itu untuk penanganan TPT tadi,” ujarnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menambahkan KUA-PPAS merupakan tahap awal penyusunan anggaran sehingga masih perlu menghitung kembali sejumlah komponen pendapatan dan belanja.
Baca juga:
Pemerintah Kota Batu Proyeksikan PAD 2027 Rp345 Miliar
“Ini kan masih KUA-PPAS 2027. Nanti pada saat RAPBD, kami akan hitung ulang,” ujar Wahyu seusai rapat paripurna DPRD Kota Malang.
Ia menyebut terdapat sekitar Rp50 miliar tambahan fiskal yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.
“Pada saat pembahasan RAPBD nanti akan kita akomodasi semua pendapatan yang sudah kita dapat, kemudian kita berikan kepada OPD prioritas sesuai dengan usulan-usulan dari fraksi-fraksi,” kata Wahyu.
Persoalan anggaran tersebut tidak terlepas dari target pemerintah daerah menurunkan TPT. Wahyu mengatakan Pemkot Malang optimistis angka pengangguran dapat ditekan melalui investasi, ekonomi kreatif serta perluasan aktivitas ekonomi di sektor informal.
Wahyu mencontohkan sejumlah pekerjaan seperti kurir dan profesi lain berkembang seiring pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital.
“Berkat Kota Kreatif ini akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal. Mereka bisa mengurangi pengangguran,” pungkasnya.
Editor: Intan Refa
