CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ratusan mahasiswa memadati halaman Balai Kota Malang pada Selasa (10/12/2024). Aksi demo ini, mereka menyuarakan tuntutan keras terkait penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM), tepat di Hari HAM Sedunia.
Para mahasiswa itu tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jilid II membawa poster-poster bernuansa kritis. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang masih mengambang.
Sejak pukul 10.30 WIB, kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti HMI, GMNI, dan IMM, mulai berkumpul di depan gedung DPRD Kota Malang.
“Kami mendesak usut tuntas kasus pelanggaran HAM, termasuk Tragedi Kanjuruhan, yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat,” ujar Koordinator Lapangan Yoga Saputra.
Aksi demo tersebut juga menyuarakan beberapa isu terkait HAM lainnya. Seperti reformasi Polri dan TNI, pemenuhan hak penyandang difabel, penghentian komersialisasi pendidikan dan reforma agraria untuk memenuhi hak atas ruang hidup.
Mereka juga menyerukan untuk menarik seluruh perangkat militer dari Papua dan mendesak negara untuk lebih memperhatikan nasib tenaga kerja di luar negeri, serta mendukung kemerdekaan Palestina.
Dalam aksi kali ini, perwakilan dari PC IMM Malang Raya Eka Shofariyah Nailurohmah, turut memberikan aspirasi terkait kekerasan terhadap perempuan. Eka yang merupakan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Supremasi Hukum menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
“Menyikapi hari kekerasan terhadap perempuan, kami kader Imawati IMM Supremasi Hukum, menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kehidupan umat manusia. Memiliki sejarah panjang dalam kemerdekaan Indonesia, dan sudah sepantasnya dihormati, bukan dipandang sebelah mata atau menjadi korban kekerasan,” ujar Eka.
Ia juga menambahkan bahwa IMM akan terus mengawal dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan, memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setimpal.
Mereka juga menuntut perlindungan lebih bagi anak-anak melalui intensifikasi lembaga perlindungan anak dan penegakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Reporter : Dwi Putri
Editor : Intan Refa
