CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Pemerintah Kota Malang membuka peluang masuknya investasi swasta untuk penataan kabel udara menjadi kabel bawah tanah. Nilai investasi yang ditawarkan diperkirakan mencapai di atas Rp200 miliar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan mengatakan minat investor terhadap rencana ini cukup tinggi. Ada sekitar empat investor yang menunjukkan ketertarikan serius.
“Awalnya ada beberapa yang masuk, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Yogyakarta. Tapi yang benar-benar serius saat ini satu investor, sudah sampai tahap membuat konsep,” ujar Arif, Kamis (15/1/2026).
Investor tersebut kabarnya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dalam pertemuan itu, akan dibahas secara detail mekanisme kerja sama, termasuk skema perizinan dan pengelolaan aset.
“Pak Wali waktu masih PJ tegas, kalau bisa kabel udara itu diturunkan. Tapi tentu pemerintah tidak bisa frontal, harus ada solusi. Nah, kebetulan sekarang ada pihak swasta yang sangat serius,” jelasnya.
Skema kerja sama yang paling memungkinkan adalah Bangun Guna Serah (BGS) atau Build Operate Transfer (BOT). Dalam skema ini, pihak swasta membangun dan mengelola infrastruktur selama sekitar 30 tahun. Kemudian seluruh aset diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Malang.
“Ini bukan CSR. Swasta tentu mendapat manfaat usaha. Nantinya semua provider harus menggunakan infrastruktur yang sudah dibangun, tidak boleh lagi membangun sendiri,” kata Arif.
Penataan kabel bawah tanah ini tahap awal akan difokuskan di kawasan Kayutangan, yang memiliki kepadatan kabel udara. Pemerintah Kota Malang sebelumnya juga telah mengundang puluhan komunitas untuk membahas persoalan tersebut.
Dari sisi pembiayaan, Arif menegaskan proyek ini tidak mungkin mengandalkan APBD. Dengan total APBD Kota Malang sekitar Rp890 miliar, penggunaan dana ratusan miliar untuk proyek ini tidak realistis. Sebab ada banyak program prioritas lain.
“Ini murni investasi. Kita tidak mungkin mengurangi APBD sampai Rp200 miliar,” tegasnya.
Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pemaparan awal dan belum masuk target realisasi. Namun, jika seluruh proses berjalan lancar, Pemerintah Kota Malang menargetkan hasil positif sudah terlihat sekitar Juni mendatang.
Reporter: Heri Prasetyo
Editor: Intan Refa
