CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menandatangani Pakta Integritas Tahun 2026 di Balai Kota Among Tani, Selasa (24/2/2026). Penandatanganan ini disaksikan oleh Wali Kota Batu Nurochman.
Agenda ini merupakan langkah formal untuk memperkuat komitmen birokrasi yang bersih dan transparan. Sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah bergerak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 15 program prioritas MBATU SAE.
“Dalam rangka menguatkan teamwork kalau tidak ya kita ganti lagi. Kalau tidak sesuai ekspektasi ya harus mundur,” tegasnya.
Menurutnya, setiap pejabat harus mampu melakukan evaluasi diri secara mandiri sebelum dievaluasi oleh sistem atau pimpinan. Setiap langkah birokrasi harus memiliki output yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Tugas birokrat adalah mewujudkan harapan masyarakat melalui kerja nyata dan terukur. Kita membutuhkan komitmen yang sejalan antara perencanaan di atas kertas dengan implementasi di lapangan,” imbuhnya.
Melalui Perjanjian Kinerja ini, Pemkot Batu menargetkan akselerasi pada 15 program prioritas MBATU SAE. Sinkronisasi antar-SKPD menjadi kunci agar peta jalan pembangunan tidak terhambat oleh ego sektoral.
15 Program MBATU SAE sendiri memprioritaskan penguatan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Antara lain peningkatan insentif bagi guru keagamaan, penggiat seni, hingga pengurus RT/RW.
Pada sektor pelayanan dasar, focus pada penyediaan jaminan kesehatan gratis (UHC), akses pendidikan melalui beasiswa, serta perlindungan intensif bagi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas guna menciptakan masyarakat yang lebih berdaya.
Di sisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur, fokus pada modernisasi sektor pertanian, pencetakan 1.000 wirausaha muda, serta revitalisasi pasar desa dan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Percepatan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan banjir, pengelolaan sampah mandiri di tingkat desa, hingga transformasi layanan publik berbasis digital juga menjadi pilar penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas pungli.
Reporter: Asrur Rodzi
Editor: Intan Refa
