CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu tampaknya tidak ingin ketergantungan dengan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu Mohammad Nur Adhim mencoba strategi creative financing melalui optimalisasi aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Sektor lainnya itu adalah banyak aset-aset milik kita yang saat ini belum dikelola untuk menghasilkan PAD. Ini bisa saja disewakan atau dikerjasamakan. Kita harus mulai berpikir kreatif secara finansial ke arah sana,” ujar Nur Adhim.
Walaupun belum merinci aset mana saja, Adhim menekankan bahwa optimalisasi aset ini memerlukan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, kewenangan pengelolaan aset berada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kalau pajak memang di kami, tapi kalau retribusi dan pengelolaan aset ada SKPD masing-masing yang memiliki kewenangan. Semua harus berjalan sinergi, ditunjang juga dengan pengawasan dari teman-teman Satpol PP,” tambahnya.
Langkah mengeksplorasi sektor non wisata ini juga bukan tanpa alasan. Saat ini, pendapatan dari sektor pariwisata tengah tertekan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Dampaknya, arus kunjungan wisata ke Kota Batu tahun 2025 tercatat menyusut untuk pertama kali pasca pandemi.
Kondisi ini memaksa Bapenda Kota Batu mengambil langkah konservatif dengan memangkas target PAD sektor hiburan tahun 2026 sebesar Rp5 miliar. Jika pada 2025 target pajak hiburan sebesar Rp47,4 miliar dan terealisasi hanya Rp44,5 miliar. Maka pada tahun 2026 ini target turun menjadi Rp42,4 miliar.
“Dalam situasi ekonomi sulit, rekreasi seringkali menjadi pengeluaran pertama yang dikorbankan keluarga. Kami memilih bersikap realistis demi menjaga prinsip kehati-hatian fiskal,” jelas mantan Kasatpol PP tersebut.
Walaupun target turun, pihaknya justru memperketat pengawasan di lapangan untuk mencegah kebocoran pajak. Teknologi tapping box menjadi senjata utama untuk merekam transaksi di objek wisata berskala besar secara real time.
Selain teknologi, audit manual juga tetap berjalan. Tim lapangan secara rutin turun ke lapangan untuk memverifikasi urutan nomor seri tiket di destinasi wisata.
“Kalau ditemukan nomor seri yang melompat tanpa keterangan jelas, sistem akan membaca itu sebagai potensi kebocoran. Kami tetap optimistis realisasi tahun ini bisa mencapai 100 persen dengan kombinasi pengawasan ketat dan pendataan objek pajak baru,” pungkas Adhim.
Reporter: Asrur Rodzi
Editor: Intan Refa
