CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang Elfiatur Roikhah menyebut tahun ini stok beras di Kota Malang tercatat ada 100 ribu ton. Rinciannya, pasokan dari petani lokal sebanyak 15 ribu ton per bulan, sedangkan kebutuhan masyarakat 60 ribu ton per tahun. Artinya, ada surplus 40 ribu ton pada tahun 2025.
“Namun meski stok melimpah, masyarakat memang banyak yang mengeluhkan soal harga beras yang tinggi,” kata Elfi.
Menurutnya, tingginya harga beras ada banyak pemicunya. Seperti kenaikan harga acuan pembelian gabah sampai harga produksi yang juga naik. Oleh karena itu, pihaknya mengupayakan distribusi beras dapat merata dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) ke seluruh kecamatan.
Sementara itu, Ketua Poktan Wulungkencono 2 Lowokwaru Ridwan Wahyuwagung Leksa menyampaikan masih banyak petani yang terkendala saat menebus pupuk subsidi. Kendala itu muncul karena keterbatasan dana, sehingga para petani banyak yang harus meminjam uang dari pengepul untuk menebusnya.
“Selama ini, bantuan dari pemerintah banyak berupa bibit, alat produksi pertanian hingga pengendalian hama. Tapi belum menjangkau akar persoalan finansial petani,” jelasnya.
Namun, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) beberapa waktu terakhir cukup memberi harapan baru bagi petani. Harga yang semula di bawah standar kini mulai naik dan memberi semangat baru untuk mengolah lahan lebih produktif.
Kaprodi Magister Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang Bambang Yudi Ariadi menilai tingginya produksi beras belum bisa menjamin harga terjangkau bagi konsumen. Penyebabnya adalah sistem rantai pasok yang terlalu panjang, sehingga harga menjadi mahal saat sampai di tangan masyarakat.
“Masalah tidak hanya pada produksi, tapi pada penyimpanan, logistik, pengolahan hingga distribusi yang masih belum terintegrasi dengan baik. Kondisi itu menciptakan kesenjangan harga antara tingkat petani dan konsumen yang terus berlangsung dari waktu ke waktu,” kata Yudi.
Bahkan meski kesejahteraan petani meningkat, menurut Bambang belum cukup jika tidak sejalan dengan kebijakan yang menyeluruh agar harga di tingkat konsumen pun terjangkau. Selain itu, pengendalian inflasi pangan juga harus dilakukan secara kolektif oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem pangan, karena inflasi menjadi salah satu penyebab daya beli masyarakat menurun. (FARICHA UMAMI)
Editor: Intan Refa
