CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Dalam Idjen Talk bertajuk “Masih Zaman Politik Uang?“, Ketua Bawaslu Kota Malang Mochamad Arifudin menyampaikan perlu peran masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Apalagi ada aktivitas money politic atau politik uang.
“Di Bawaslu ada Pojok Pengawas yang tugasnya menerima laporan dari masyarakat. Minimal menyertakan dokumentasi berupa video atau foto, titik lokasi, alat bukti dan waktu,” kata Arif.
Selain itu, pihaknya juga memaksimalkan Panwascam supaya lebih berani, ketika ada aktivitas yang mengarah ke politik uang. Apalagi model politik uang semakin beragam, bahkan ada yang memanfaatkan e-money.
Baca juga :
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana menjelaskan sebenarnya politik uang itu pilihan. Untuk memenangkan kontestasi politik, ada pilihan yang lebih baik yaitu investasi politik.
“Tentunya miris, ketika masih ada yang menggunakan money politic dalam Pemilu 2024 ini.
Apalagi anggota legislatif seharusnya justru ada bonding dengan masyarakat, sehingga akan sesuai dengan tugasnya yaitu wakil rakyat,” kata Made.
Made menambahkan kampanye itu lebih baik door to door daripada harus buka forum besar. Tentunya tanpa ada money politik, meskipun cost politik tetap ada seperti konsumsi atau pembuatan APK. Atau bisa juga dengan mengunjungi tokoh masyarakat atau tokoh muda.
Ketua Prodi Komunikasi UMM Nasrullah membenarkan bahwa memang potensi politik uang Indonesia peringkat nomor 3 di dunia. Biaya pemilu di Indonesia saja menelan biaya Rp 70 triliun.
“Sebenarnya bukan hanya terjadi ketika penyelenggaraan pemilu saja tapi juga sebelum itu. Ketika pemilihan calon akan maju di partai politiknya, itu juga ada potensi money politic,” kata Nasrullah.
Bahkan, peluang besar money politic ini justru dari WNI yang ada di luar negeri. Sebab pengawasan di luar negeri itu lebih longgar. Dia berpesan jika ingin mencari orang yang berkualitas, harusnya dinilai dari segi kepemimpinan. (WL)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain :
