CITY GUIDE, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya pada tahun 2025. Prestasi ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI setelah melalui proses evaluasi yang meliputi indikator pemenuhan hak anak seperti kelembagaan, hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menerima penghargaan tersebut dari Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, di Jakarta pada Jumat kemarin (8/8).
“Penghargaan ini adalah buah dari kolaborasi semua elemen masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Kami terus berinovasi untuk memastikan Kota Batu menjadi tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh cerdas, sehat, dan ceria di ruang publik, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian PPPA, Kota Batu menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016. Saat itu Kota Batu meraih predikat Pratama (2016–2017), lalu naik ke Madya pada 2018, 2019, dan 2021. Capaian puncaknya adalah Nindya dalam kurun 2022, 2023, dan 2025.
Total ada delapan kali penghargaan berturut-turut sejak 2016. Kecuali tahun 2020 yang ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Menurut data resmi Kementerian PPPA RI, Kota Batu termasuk salah satu dari 355 kabupaten/kota yang berhasil mencapai kategori Nindya pada 2025.
Level di atas Nindya adalah kategori Utama, yang menjadi level tertinggi dalam penilaian KLA. Untuk mencapainya, daerah harus memenuhi hampir seluruh 31 indikator pemenuhan hak anak yang ditetapkan Kementerian PPPA.
Indikator ini meliputi tersedianya regulasi daerah, alokasi anggaran memadai, keberadaan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah, data profil anak yang lengkap, serta desa dan kecamatan layak anak yang jumlahnya terus meningkat.
Selain itu, pemenuhan kategori Utama juga menuntut adanya fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, perlindungan khusus, layanan ramah anak yang terdistribusi merata, penurunan kasus pernikahan dini maupun kekerasan terhadap anak, serta tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dalam pendekatan berbasis hak anak.
Semua indikator tersebut harus dibuktikan dengan data dan implementasi nyata di lapangan.
Reporter: Asrur Rodzi
Editor: Intan Refa
