CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (7/7/2025) kemarin. Kedua fraksi menekankan pentingnya transparansi, efektivitas anggaran, serta keberpihakan pada sektor pelayanan dasar.
“Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja daerah pada semester pertama 2025 yang hanya mencapai 26 persen dari total belanja Rp1,23 triliun. Ironisnya, hampir separuh dari serapan tersebut hanya terserap pada belanja pegawai. Hal ini mencerminkan kinerja SKPD yang tidak sehat,” ujar Amira Ghaida Dayanara dari Fraksi PDIP saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna.
Mereka mendesak agar ada evaluasi berkala atas kinerja perangkat daerah, mengingat banyak program yang tidak berjalan sesuai ekspektasi. Sementara itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya keadilan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Mereka mengapresiasi kebijakan seperti penurunan PBB dan insentif bagi pekerja nonpemerintah, namun mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus tepat sasaran.
“Kami khawatir, jika kebijakan ini tidak tepat sasaran, justru akan memperlebar kesenjangan sosial yang ada di masyarakat,” ujar Budi Riyanto dari Fraksi PKS saat membacakan pandangan fraksi dalam paripurna.
Kedua fraksi juga menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PDIP meminta penjelasan konkret dari Pemkot Batu mengenai capaian PAD semester pertama. Serta strategi untuk mencapai target Rp323,4 miliar pada akhir tahun.
Sementara PKS mendorong peningkatan potensi PAD melalui sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, retribusi usaha, dan pajak daerah. Agar pemerintah tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Isu pemerataan pembangunan juga menjadi benang merah antara dua fraksi ini. PKS menyoroti infrastruktur yang belum merata. Serta program yang belum terlaksana seperti pengembangan pedestrian Jalan Abdul Gani dan rehabilitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Tlekung. Mereka menekankan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, melainkan juga menjangkau wilayah pinggiran.
Sementara PDIP meminta agar tambahan belanja dalam APBD Perubahan benar-benar focus pada layanan dasar. Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Pandangan dari dua fraksi ini mencerminkan kekhawatiran yang sama atas lambannya realisasi program pembangunan serta belum optimalnya dampak anggaran terhadap masyarakat. Mereka berharap perubahan APBD 2025 tidak hanya disahkan sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat percepatan pembangunan yang inklusif dan adil.
Reporter : Asrur Rodzi
Editor : Intan Refa
