CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mewanti-wanti isu efisiensi anggaran instruksi pemerintah pusat tidak mengganggu program yang sudah settle.
Menurutnya, efisiensi ini akan berdampak pada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer ini meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Efisiensi anggaran sudah dipantau dari pusat, tapi kita masih menunggu SE dari Pemkot. Baru setelah itu kita bisa menyesuaikan dengan kebijakan pusat, termasuk berapa persen pemangkasan yang harus kita lakukan,” ujar Amithya.
Baca juga :
Menurutnya, meski terjadi pengurangan dana transfer, agenda kegiatan di Kota Malang tetap berjalan. Hanya saja, beberapa kegiatan akan mengalami penyesuaian porsi anggaran.
“Dana transfer berkurang, tapi kegiatan masih ada. Hanya porsinya yang akan berkurang. Untuk SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sendiri, sampai sekarang belum bisa kita prediksi,” jelasnya.
Salah satu dampak pemangkasan yang menjadi sorotannya adalah keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini selama ini dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.
“UHC ini program yang langsung dirasakan masyarakat. Kalau sumber dananya terpotong, harus ada solusi yang jelas. Jangan sampai program ini terhenti karena masyarakat sudah terbiasa mengandalkannya,” tegas Amithya.
Reporter : Dwi Putri
Editor : Intan Refa
