CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengklaim volume sampah harian selama bulan Ramadan tidak mengalami peningkatan signifikan. Volume sampah masih berada di kisaran 500 ton per hari, relatif sama dengan hari-hari biasa.
“Masih seperti rata-rata. Dalam satu hari kurang lebih sekitar 500 ton,” kata Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond kepada reporter City Guide FM.
Menurutnya, ini menunjukkan aktivitas masyarakat selama Ramadan belum berdampak pada peningkatan signifikan volume sampah di Kota Malang. Kendati demikian, pihaknya telah menyiapkan langkah jangka panjang untuk pengolahan sampah. Seperti rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).
Walaupun memang, rencana itu masih belum menunjukkan progres dan masih berkutat pada tahap pembahasan. Tampaknya, pembangunan PSEL kemungkinan akan bergeser ke Kabupaten Malang dengan pertimbangan ketersediaan lahan.
Gamaliel menjelaskan konsep PSEL menggunakan skema aglomerasi yakni pengumpulan sampah dari beberapa daerah untuk memenuhi kapasitas pengolahan. Proyek ini estimasinya membutuhkan investasi yang jauh lebih besar yakni hingga sekitar Rp1,5 triliun.
“Untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.000 ton sampah per hari, sampah akan dikirim dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu ke satu lokasi pengolahan,” ujarnya.
Jika fasilitas tersebut terealisasi, Kota Malang akan mengirim sekitar 500 ton sampah per hari ke lokasi PSEL tersebut. Dengan begitu, beban pembuangan sampah di TPA Supit Urang relatif berkurang.
Selain PSEL, ada juga alternatif pengolahan sampah yaitu Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini mengolah sampah menjadi bahan bakar berbentuk briket yang dapat dimanfaatkan oleh industri, seperti pabrik semen. Kabarnya, saat ini Pemkot Malang masih dalam tahap pengajuan proposal ke Bank Dunia.
Fasilitas RDF tersebut kemungkinan mampu mengolah 150 hingga 300 ton sampah per hari. Untuk pembangunannya, kebutuhan anggaran kemungkinan mencapai Rp200 miliar yang bersumber dari dukungan pemerintah pusat melalui World Bank. Diperkirakan, fasilitas tersebut baru dapat terealisasi pada akhir 2027 hingga 2028.
Reporter: Heri Prasetyo
Editor: Intan Refa
