CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Dr Abdul Aziz melihat etika para pejabat publik Indonesia saat ini menurun drastis. Seharusnya seorang pejabat publik berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam institusi yang adil.
“Tapi realitanya menunjukkan banyak pejabat publik gagal menjalankan prinsip ini,” kata Aziz.
Menurutnya, salah satu faktornya adalah ada konflik kepentingan di kalangan pejabat publik. Di mana banyak pejabat memiliki usaha pribadi, sembari merumuskan kebijakan terkait bidang usahanya.
Selain itu, sistem pendidikan juga turut menjadi akar permasalahan yang tidak mampu menciptakan SDM beretika dalam bernegara. Pendidikan di Indonesia terlalu fokus pada aspek praktis, namun lemah dalam membangun moralitas dan spriritualitas.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Ludi Tanarto membenarkan bahwa banyak pejabat yang kurang berempati dalam memberikan statement, terutama saat terjadi krisis atau bencana. Hal ini terjadi karena kurangnya sense of crisis dari para pejabat publik.
“Menjadi seorang pejabat publik harus siap dengan konsekuensi logis, di mana seluruh aspek kehidupan akan selalu dikaitkan dengan ranah public,” kata Ludi.
Beruntung, kata Ludi, sejak tahun 2014 tidak ada anggota DPRD Kota Batu yang diproses di Badan Kehormatan karena pelanggaran etika. Hal ini menunjukkan tidak adanya pelanggaran etika berskala besar di Kota Batu.
“Kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga etika dan latar belakang pendidikan dan keluarga sangat menentukan karakter seseorang saat menjabat sebagai pejabat publik,” lanjutnya. (AN)
Editor: Intan Refa
Simak selengkapnya
