CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Polemik revitalisasi Pasar Besar Kota Malang akhirnya berujung batal. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menganggapi hal itu langsung kepada Radio City Guide FM.
Dia menuturkan bahwa dari awal pengajuan revitalisasi pasar besar itu, pihaknya tidak pernah dilibatkan. Wali Kota Sutiaji dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengajukan sendiri ke pemerintah pusat.
“Bagi kami kalau memang pembangunan itu oleh pemerintah pusat ya itu bagus. Artinya tidak menggunakan dana APBD. Kami mengikuti perkembangannya. Tentu saja selain dana pusat itu, ada dana pendampingan. Apa pendampingannya? Mulai relokasi pedagang, pengamanan sampai perobohan gedung hingga pasar besar siap dibangun itu tanggungjawab Pemkot Malang,” jelas Made.
Baca juga :
Pihaknya menghitung dana pendampingan itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 10-15 miliar. Saat penganggaran tahun 2023, Pemkot Malang meminta untuk menganggarkan dana itu. Tapi Made meminta kejelasan pembangunannya.
“Karena jika kami anggarkan relokasi, otomatis pembangunan dan anggarannya pun harus siap. Dan Kementerian PUPR bisa bertemu dengan badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi sampai sekarang kan belum ada. Sampai saya menugaskan Komisi B yang membidangi perekonomian mendatangi Kementerian PUPR dan ternyata memang belum ada anggaran,” paparnya.
Atas dasar hal tersebut, sehingga dipastikan baik anggaran relokasi maupun pembangunan itu tidak ada. Padahal dulu mantan Wali Kota Sutiaji menggembar-gemborkan bahwa dana revitalisasi Rp 480 miliar yang siap digelontorkan.
“Tapi kan pada kenyataannya tidak ada sama sekali. Nah ini menjadi catatan kita bersama bahwa ternyata mendatangkan dana pusat ke daerah itu tidak semudah yang kita bayangkan,” lanjutnya.
Untuk itu, menurut hematnya, dari pada menunggu dana pusat yang masih belum jelas, lebih baik mengoptimalkan dana APBD yang ada.
Editor : Intan Refa
