CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Reshuffle sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memicu respon beragam. Tapi yang cukup mengejutkan adalah Sri Mulyani yang menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle. Setelah menjabat selama 3 kali pergantian presiden.
Pengamat Politik Universitas Negeri Malang Nuruddin Hady menilai reshuffle kabinet ini sebagai langkah strategis berkaitan dengan dinamika politik dan sosial belakangan ini. Ia menyebut situasi ini sebagai respons atas tekanan publik dan akumulasi permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan.
“Reshuffle bisa dibaca sebagai cara meredam eskalasi situasi yang memanas, termasuk gelombang demonstrasi yang belakangan marak. Sorotan terhadap kinerja kementerian, komunikasi publik yang kurang baik hingga kebijakan tidak pro rakyat juga menjadi latar belakang reshuffle,” terangnya.
Menurut hematnya, terlalu dini jika menilai reshuffle kabinet ini akan membawa perubahan signifikan dalam waktu dekat. Paling tidak membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk menilai kinerja menteri yang baru.
“Indikator seperti pergerakan ekonomi dan stabilitas fiskal akan menjadi penentu apakah reshuffle itu efektif atau justru hanya sekadar make up politik saja. Masyarakat jangan buru-buru menarik kesimpulan, namun tetap kritis dalam memantau perkembangan. Agar langkah reshuffle benar-benar menjadi jawaban atas keresahan publik,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Dekan I FISIP Universitas Merdeka Malang Rochmad Effendy memandang langkah reshuffle ini menjadi penegasan arah baru kebijakan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pergantian figur besar seperti Sri Mulyani membawa semangat nasionalisme dan pesan politik yang kuat.
“Prabowo tengah membangun formasi kabinet yang satu visi dengannya. Terutama soal kesejahteraan rakyat lewat pemanfaatan aset dalam negeri tanpa harus bergantung pada pinjaman luar,” kata Rochmat.
Rochmad mengatakan reshuffle kali ini merupakan yang kedua kalinya oleh Presiden Prabowo. Namun cukup mencolok karena ada keberanian mengganti tokoh besar yang sebelumnya mempunyai posisi yang kuat. Namun menurutnya alangkah baiknya jika ada reshuffle lagi, harus ada komunikasi tepat ke masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Aliansi BEM Malang Moh Nur Fazrur Rahman Dalu menilai meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun publik berhak mempertanyakan apakah keputusan itu memang berdasar atas evaluasi kinerja yang objektif atau sebatas formalitas politik.
“Penggantian Sri Mulyani terlalu berisiko tinggi mengingat pengganti yang baru belum menunjukkan kesiapan. Bahkan sempat blunder saat konferensi pers pertamanya,” ungkapnya. (FARICHA UMAMI)
Editor: Intan Refa
