CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Masalah TPA Supit Urang ini tampaknya seperti benang kusut yang sulit terurai. Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang mengeluhkan dampak sampah yang lokasinya berdekatan dengan wilayahnya. Satu yang paling mengganggu adalah bau busuk sampah yang sudah warga rasakan selama satu dekade terakhir.
“Memang berbeda ketika awal dibuka, karena waktu itu sampah tidak menumpuk seperti sekarang. Bahkan ketika masuk musim hujan, bau sampah bergeser ke desa-desa sekitar Jedong. Seperti Pandanlandung dan Kalisodo,” jelas Tekat.
Sedihnya, situasi yang terus berlarut ini kemudian menciptakan stigma negatif bahwa Desa Jedong identik dengan bau sampah. Kata Tekat, sebagai kompensasi, pemerintah membolehkan warga berobat gratis ke Puskesmas Mulyorejo.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Nur Rahman Wijaya mengatakan persoalan bau sampah di TPA Supit Urang merupakan akibat air lindi sampah. Maka dari itu, pihaknya bekerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi bio enzim, agar mengurangi dampak bau hingga lalat masuk ke pemukiman warga.
“Kami terus mengupayakan berbagai cara agar persoalan TPA Supit Urang tidak berdampak ke banyak orang. Tapi ini butuh waktu dan bukan hal yang mudah,” kata Rahman.
Lalu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief menambahkan gunungan sampah di TPA Supit Urang memang masih memenuhi 16 hektar dari total 32 hektar area. Kondisi ini sudah bertahun-tahun lamanya, sehingga tidak heran kalau membuat bau tidak sedap semakin menguat.
“Beberapa cara sudah kami lakukan. Mulai dari open dumpling, control landfill, sanitary landfill dan yang akan kami lakukan tahun ini dengan metode Local Service Delivery Improvement Program (LSDP),” kata Dito.
Menanggapi keluhan warganya, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir mengatakan pada Oktober 2023 lalu, dia sempat mendatangi dewan perwakilan 3 desa terdampak. Waktu itu Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjanjikan berbagai solusi. Meskipun tidak serta merta, warganya langsung menerima.
“Waktu itu sempat ada tawaran, bahwa PDAM Kota Malang akan memberikan pemenuhan air bersih bagi warga terdampak. Padahal, sumber air itu berasal dari Kabupaten Malang yang kemudian dikelola Kota Malang. Lalu menjualnya ke warga Kabupaten Malang. Tentu warga menolak opsi ini,” papar Abdul.
Akhirnya dari hasil pertemuan terakhir, muncul kesepakatan Pemkot Malang akan mensupport anggaran untuk membuat sumur artesis bagi warga terdampak. (WL)
Editor : Intan Refa
