CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan Inpres No 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (EV) sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah daerah kemudian satu per satu mulai mengkonversikan mobil dinas BBM menjadi mobil listrik.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan Pemkot Malang juga rencananya akan segera mengganti mobil dinas saat ini menjadi mobil listrik. Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, pemerintah daerah wajib melakukan pengadaan kendaraan listrik.
“Anggarannya tahun ini sudah ada. Tapi kan kita belum tahu spesifikasinya dan aturan teknisnya. Selain itu, nanti apakah mobil listrik itu menggunakan sistem sewa atau pengadaan langsung, masih belum,” kata Made.
Menurutnya, dari segi operasional dan efisiensi memang lebih murah mobil listrik ketimbang kendaraan yang ada saat ini. Konversi mobil dinas ke mobil listrik ini tentu diharapkan dapat mengurangi polusi udara akibat kendaraan berbahan bakar minyak.
Rencananya, kendaraan dinas listrik ini akan dipakai oleh wali kota dan wakilnya, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, kepala dinas dan kepala badan.
Meskipun anggaran untuk mobil dinas listrik ini sudah ada, namun bagaimana eksekusinya, Made mengaku akan menyerahkannya pada dinas terkait. Dalam hal ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.
Sejauh ini sejumlah kendaraan listrik baik mobil maupun motor sudah banyak yang mengaspal di Kota Malang. Hal ini seiring dengan munculnya dealer-dealer mobil listrik yang membuka cabangnya di Kota Pendidikan ini.
Kemunculan dealer tersebut tentunya akan mempermudah bagi user untuk melakukan servis rutin atau charging baterai yang lebih aman.
Reporter : Intan Refa
