CITY GUIDE, KOTA BATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah mematangkan penyusunan surat edaran (SE) untuk menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi ASN dan penghematan energi. Kebijakan ini menyasar penghematan biaya operasional di lingkungan Balai Kota Among Tani.
Pj Sekretaris Daerah Kota Batu Eko Suhartono mengungkapkan bahwa draf SE tersebut kini sedang dalam tahap finalisasi. Poin utamanya bukan sekadar mengatur jam kerja. Tapi juga memantau pengurangan beban listrik dan penggunaan bahan bakar kendaraan dinas secara signifikan.
Mengingat kompleksitas kantor pusat terpadu (block office), penghematan penggunaan pendingin ruangan (AC) dan pencahayaan menjadi target utama. Eko menyebutkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memantau selisih biaya anggaran pasca diterapkannya WFH.
“Kita punya target masing-masing SKPD harus ada yang mematikan AC dan listrik. Nanti akan kita evaluasi bulan depan untuk melihat berapa selisih efisiensinya. Target kita bisa mencapai efisiensi hingga 30 persen,” ujar Eko usai memimpin rapat koordinasi.
Wali Kota Batu Nurochman mengonfirmasi bahwa kajian internal sedang berlangsung untuk memastikan dasar hukum kebijakan ini kuat dan relevan dengan instruksi pusat.
“Untuk WFH kami baru melakukan analisa-analisa. Nanti kalau memang sifatnya itu perintahnya wajib, ya kemungkinan berarti sesuai kebutuhan. Tapi sudah menjadi kajian di internal,” tegas Cak Nur.
Regulasi ini juga akan mengatur kewajiban pelaporan kinerja melalui aplikasi digital. Setiap ASN yang bertugas dari rumah wajib memberikan presensi dan melaporkan progres pekerjaan pada pagi, siang, hingga sore hari untuk menjamin transparansi.
Pemkot Batu juga berencana menyisipkan imbauan penggunaan transportasi hijau bagi pegawai yang tinggal di sekitar area perkantoran.
Pemkot Batu buka opsi WFH 50 persen
Pemerintah Kota Batu mulai menimbang-nimbang skema Work From Home (WFH) yang memungkinkan bagi ASN tanpa mengorbankan kualitas pelayanan masyarakat. Menurut Nurochman, salah satu skema yang paling memungkinkan adalah sistem rotasi pegawai.
Dengan model ini, operasional kantor tetap terjaga namun jumlah personel yang hadir secara fisik dikurangi secara bergantian.
“Contoh, kalau WFH kita perlakukan bagaimana yang pelayanan. Apakah 50 persen WFH, 50 persen masuk. Nanti diputar. Minggu depannya yang 50 masuk tadi, off. Iya. Kayak begitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurochman menegaskan tidak semua instansi bisa menerapkan pola kerja dari rumah secara penuh. Sektor-sektor yang memiliki urgensi tinggi dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat tetap bersiaga di kantor atau lapangan.
“Nanti kalau memang sifatnya itu perintahnya wajib, ya kemungkinan berarti sesuai kebutuhan. Yang contoh kesehatan, kemudian sosial, kemudian kependudukan, sipil itu saya kira harus tetap ada. Dinas Pendidikan juga. Tapi sudah menjadi kajian di internal,” imbuhnya.
Kebijakan ini merupakan respon atas pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, yang menetapkan WFH setiap hari Jumat bagi ASN. Di Kota Batu, aturan ini akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan beban kerja masing-masing dinas agar produktivitas tidak menurun di tengah upaya penghematan energi nasional.
Editor: Intan Refa
