CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang terindikasi kecurangan terus menuai protes dari para wali murid. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Malang.
Topik tersebut menjadi bahasan utama dalam Idjen Talk bertajuk “Menutup Celah Kecurangan PPDB”.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Nur Fajar menjelaskan beberapa celah kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, khususnya di Kota Malang satu demi satu mulai ditutup. Seperti dulu celah PPDB satu KK berubah minimal satu tahun menjadi anggota dalam KK itu.
“Dan ini juga terkoneksi dengan Dispendukcapil Kota Malang,” kata Nur Fajar.
Baca juga :
Lagi, dulu juga ada celah kepindahan orang tua menjadi minimal dua tahun lama kepindahan orangtua. Sehingga menurut Fajar perlahan kecurangan itu teratasi. Sementara itu, Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Muhammad Amin menjelaskan pada dasarnya pihaknya tidak menolak sistem yang berlaku. Hanya saja soal transparansi data siswa yang diterima kurang transparan.
“Bahkan meskipun data sudah ada di website yang semua orang bisa melihat, tapi murid yang ada di MPLS itu jumlahnya lebih,” jelasnya.
Apalagi, masyarakat sekarang mayoritas ingin anaknya masuk ke sekolah negeri karena faktor biaya yang lebih murah ketimbang swasta. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menjelaskan penyebab kecurangan dalam PPDB, salah satunya karena ketimpangan jumlah SMP negeri.
Jumlah SMP Negeri di kota Malang sejauh ini terhitung sebanyak 30 sekolah. Maka dari itu, Fuad memastikan isu ini akan menjadi fokus dari dewan. Pihaknya berharap mampu mengoptimalkan SMP swasta, sehingga orang tua tidak semuanya terfokus ke SMP negeri.
“Yang perlu menjadi pemahaman pada orang tua, supaya tidak rebutan memasukan anaknya ke SMP negeri. Tapi juga bisa memasukkan anaknya ke sekolah swasta,” harap Fuad. (WULAN INDRIYANI)
Editor : Intan Refa
Simak tema Idjen Talk lain
