MBG Banyak Makan Korban, Akademisi: Pemerintah Harus Berani Menghentikan

CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Pemerhati Kebijakan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Dr Alie Zainal SH MKn berpendapat kasus keracunan yang menimpa pelajar usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), harus menjadi perhatian serius. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas banyaknya korban yang berjatuhan akibat MBG ini.
“Ini adalah perbuatan pemerintah bersegi dua. Ada perjanjian dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta penyedia Makan Bergizi Gratis. Karena itu, tanggung jawab atas kerugian seperti keracunan massal tetap mutlak berada di tangan pemerintah,” ujar Alie Zainal, Sabtu (27/9/2025).
Ia menjelaskan keberadaan vendor atau pihak swasta justru menjadi masalah baru dalam implementasi program tersebut. Banyaknya aktor yang terlibat, kata dia, berpotensi menggeser tujuan utama kebijakan, yakni pemenuhan gizi anak menjadi berorientasi profit.
“Perampingan aktor mutlak diperlukan agar pengawasan lebih mudah, distribusi tepat sasaran, dan monitoring berjalan efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alie juga menyoroti kelemahan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru terbentuk namun mendapat beban besar untuk menjalankan program strategis ini. Menurutnya, kolaborasi langsung dengan lembaga pendidikan dan aktor lapangan lebih penting ketimbang melibatkan terlalu banyak pihak swasta.
Ribuan korban keracunan MBG bukan sekadar angka statistik, karena ini menyangkut masa depan anak-anak.
“Ironisnya, program yang seharusnya menyehatkan justru membuat siswa sakit, masuk rumah sakit, hingga menghambat proses belajar. Pola seperti ini kontraproduktif dengan tujuan kebijakan itu sendiri,” katanya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan moratorium program makanan bergizi gratis. Kemudian melakukan evaluasi menyeluruh sebelum program kembali dijalankan.
“Ambisi menunaikan janji kampanye itu baik dan harus didukung. Namun, jika pelaksanaannya justru menimbulkan korban, pemerintah harus berani menghentikan sementara. Ingat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.
Reporter: Heri Prasetyo
Editor: Intan Refa