CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Wakil Direktur 1 Pascasarjana UNISMA, Dr Nur Fajar Arief MPd CIIQA turut angkat bicara terkait isu pungli di sekolah, tepatnya SMAN 1 Bantur Kabupaten Malang. Menurutnya, masyarakat perlu hati-hati dan bijak sebelum ada bukti nyata pungli tersebut.
Fajar menjelaskan bahwa bagaimanapun juga pendidikan di Indonesia membutuhkan support. Untuk itu perlu keterlibatan masyarakat, yang diwadahi dalam bentuk Komite Sekolah. Hal ini sudah tercantum dalam Kepmendikbud No 44 Tahun 2002. Kemudian pemerintah menyempurnakan aturan tersebut dalam Permendikbudristek No 75 Tahun 2016.
“Dalam aturan itu memuat bahwa keterlibatan masyarakat untuk menunjang, mewadahi aspirasi, meningkatkan tanggungjawab, dan menciptakan tranparansi sudah sangat jelas,” kata Fajar.
Baca juga :
Penyelenggaraan pendidikan yang baik juga tergantung pada kecukupan, lingkungan belajar serta sarana prasarana yang memadai. Sehingga, supporting yang berwujud finansial, pemikiran, tenaga, transparansi, akuntabilitas dapat melalui diskusi dalam forum Komite Sekolah.
“Kita harus bijak juga menyikapi itu. Karena justifikasi itu akan mempengaruhi motivasi manajemen sekolah,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang ini kepada City Guide FM.
Sebenarnya bentuk-bentuk pungli di lingkungan sekolah tidak terkait dengan istilah, infaq misalnya. Akan tetapi secara garis besar, tarikan biaya dapat menjadi pungli jika tidak jelas manfaatnya, fungsi, serta landasan hukum yang tidak jelas.
“Jika komite tidak tahu menahu, perlu melihat sosialisasinya, kesepakatan di komite itu seperti apa. Jika ada pelanggaran dalam tataran itu tentu ada sanksinya, yaitu sanksi kebijakan, sanksi administrasi,” pungkasnya.
Editor : Intan Refa
