Likuiditas Perbankan di Wilker OJK Malang Relatif Terjaga

CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Kemampuan bank di wilayah kerja OJK Malang dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau tingkat likuiditas perbankan tercatat masih terjaga. Tingkat likuiditas ini terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mengalami pertumbuhan.
Posisi DPK per Januari 2026 tercatat 109,7 triliun, sedangkan per Januari 2025 tercatat 104,87 triliun. Akan tetapi jika membandingkannya dengan bulan Desember 2025, nominalnya turun sebesar 0,66 persen di posisi Rp110,4 triliun.
“Dana pihak ketiganya tumbuh 2,99 persen yoy dan aset perbankan di wilayah OJK Malang tumbuh 7,31 persen yoy. Jadi Alhamdulillah, secara year on year semuanya mengalami peningkatan,” terang Kepala OJK Malang Farid Faletehan.
Baca juga:
Pembiayaan di Lembaga Syariah Lampaui Konvensional
Lalu, posisi kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 4,66 persen year on year (yoy) menjadi Rp109,7 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kredit Desember 2025 yang tercatat Rp110,4 triliun, prosentasenya turun 0,66 persen.
“Jadi kalau kita lihat angkanya, dana pihak ketiganya Rp104 triliun, kreditnya Rp109 triliun. Berarti di wilayah sini sebenarnya kreditnya lebih banyak dari pada dana pihak ketiga. Kalau daerah seperti Malang, pengembangannya memang di sisi kreditnya,” jelasnya.
Farid menjelaskan ada wilayah yang perbankan lebih fokus pada penghimpunan dana, ada juga wilayah yang fokusnya pada kredit. Kemudian, dari sisi risiko kredit bermasalah (NPL) tercatat 2,97 persen posisi Januari 2026. Prosentase ini naik sebesar 0,51 persen yoy dan 0,35 persen month to month (mtm).
Sama halnya dengan loan at risk (LaR) yang mengindikasikan rasio pinjaman yang berpotensi bermasalah atau pembayarannya mulai terlambat. Prosentase LaR, baik yoy maupun mtm tercatat meningkat. Masing-masing sebesar 1,44 persen yoy dan 0,47 persen mtm.
Begitu pula pertumbuhan aset perbankan juga tercatat naik sebesar 7,31 persen yoy, sebesar Rp184,8 triliun. Di mana aset terbanyak dimiliki oleh bank umum konvensional yaitu Rp172,6 trilliun.




