CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Untuk mewujudkan Kota Malang Zero Kumuh pada tahun 2025, Pemkot Malang terus melakukan penertiban dan pembersihan. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang Lukman Hidayat mengatakan penanganan dilakukan secara merata di 5 kecamatan.
Di antaranya Kelurahan Oro-Oro Dowo dan Ketawanggede. Terhitung sampai akhir tahun 2023, total kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 141,57 hektar.
“Sedangkan yang belum tertangani ada 133,26 hektar,” kata Lukman.
Baca juga :
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menjelaskan kawasan kumuh di Kota Malang umumnya banyak melanggar aturan, seperti berada sekitar DAS Brantas dan daerah milik PT KAI. Kondisi seperti ini akibat dari kebijakan pemimpin lama.
“Tentunya ini jadi PR ke depannya untuk pemerintahan saat ini. Kota Malang ini diproyeksi jadi Kota Metropolis dengan syarat utamanya harus zero kawasan kumuh dulu,” terang Fathol.
Jadi masyarakat Kota Malang harus memiliki hidup yang nyaman, sehat dan aman. Sementara itu, menurut Pakar Arsitektur Kota ITN Malang Budi Fathony, mereduksi kawasan kumuh merupakan langkah yang tepat.
“Sebelum melakukan reduksi, seharusnya pemerintah cari tahu dulu akarnya. Banyaknya penduduk ini karena pendatang yang semakin banyak atau dari masyarakat sekitar sendiri,” kata Budi.
Indikator hunian yang tidak layak di sekitar kawasan kumuh itu antara lain luasnya kurang dari 9 meter, dindingnya masih dari bambu, lantainya masih tanah, tidak memiliki jamban dan bahkan penerangan masih terhubung lewat tetangganya. (WL)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain :
