CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu tengah mempercepat proses persiapan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas nasional. Namun di lapangan, penyediaan lahan seluas 1.000 meter persegi menjadi kendala utama yang harus segera dipecahkan.
Hal ini mengemuka dalam Workshop Pelatihan Perkoperasian yang digelar di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Rabu (26/11). Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi perangkat daerah, pemangku kepentingan desa, serta unsur TNI untuk memperkuat tata kelola dan kesiapan teknis Koperasi Desa Merah Putih.
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan kesiapan daerahnya untuk mengawal penuh program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, Koperasi Merah Putih diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui penyediaan lahan yang terstruktur dan pengelolaan koperasi yang profesional.
“Pemerintah Kota Batu berkomitmen memastikan prosesnya transparan, cepat, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Nurochman menambahkan, sejumlah desa di Kota Batu memiliki lahan sewa yang saat ini difungsikan untuk perkebunan kayu ataupun tebu. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi persuasif kepada para penyewa agar proses pemanfaatan lahan untuk Koperasi Merah Putih bisa berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Dandim 0818, Letkol Bayu Nugroho, menjelaskan bahwa pencarian lahan 1.000 meter persegi tidak hanya menjadi masalah di Kota Batu, tetapi juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Ia menekankan bahwa opsi pemanfaatan aset desa menjadi salah satu solusi agar proses legalitas dan status lahan lebih mudah.
“memang mencari lahan seluas 1000 meter persegi ini menjadi kendala tidak hanya di kota Batu tapi di kota Malang dan di kota-kota lainnya di Indonesia ini sedikit terkendala,” jelasnya.
bayu menambahkan aturan tersebut bisa disiasati dengan fokus bangunan utama seluas 30 x 20 meter. Menurutnya bangunan lain seperti parkiran bisa disesuaikan dengan ketersediaan lahan.
“Tapi memang tadi saya sampaikan ya kalau memang parkiran mungkin tidak bisa 10 mungkin 8 meter atau 6 meter mungkin,” jelasnya.
Program ini didanai sepenuhnya oleh pemerintah, dengan estimasi anggaran 1 miliyar perlokasi. Selain itu pengelolaan keuangan dilakukan PT Bank Negara Indonesia (BNI) serta pengawalan hukum oleh kejaksaan dan kepolisian. Target pembangunan fisik koperasi ditetapkan rampung dalam tiga bulan, dengan harapan seluruh gerai dapat berdiri pada akhir Januari 2025.
Reporter: Asrur Rodzi
