CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan belum lama ini pihaknya telah memanggil sejumlah kepala dinas. Bukan tanpa sebab. Pihaknya mengendus adanya indikasi politisasi dari Penjabat Wali Kota Malang terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini.
Salah satu yang terlihat adalah kegiatan pengumpulan masa dengan atribut tertentu yang mengarah pada kampanye terselubung. Contohnya pengumpulan para pengemudi sopir angkot dalam “Program Ngangkut” Dinas Perhubungan Kota Malang. Atau pun Cangkrukan bareng Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup. Semuanya mengenakan seragam khusus.
“Sudah jelas. Kemarin kan (Pj Wali Kota Wahyu Hidayat) mengajukan surat pengunduran diri karena mau running pilkada nanti. Tapi jangan politisasi ASN, jangan sampai APBD ini untuk kegiatan kampanye,” kata Made.
Melihat indikasi itu, pihaknya telah memanggil para kepala dinas untuk memberi penegasan, saran dan peringatan. Bahwa ASN tidak boleh berkampanye maupun berpolitik.
“Kemarin kami panggil kepala dinas dan kami tegaskan, jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kalau memang tetap melanggar dan tidak mengindahkan, kami dapat melaporkannya ke BPSDM Provinsi Jatim maupun KASN,” lanjutnya.
Maka dari itu, dalam penyampaian hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA PPAS), Badan Anggaran mengalokasikan penambahan anggaran pada pos-pos yang lebih penting. Seperti, penambahan insentif guru PAUD dan GTT, serta PTT dari SD sampai SMP.
Kemudian, penambahan anggaran UHC pada Dinas Kesehatan serta anggaran HIPPAM dan pemeliharaan di Dinas PUPRPKP Kota Malang. Hal ini menjadi concern dari DPRD Kota Malang agar APBD benar-benar untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan politik.
