CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ada sejumlah catatan refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin (WALI). Anggota DPRD Kota Malang dari PDI Perjuangan Harvad Kurniawan menilai selama setahun terakhir terdapat sejumlah program WALI yang patut mendapat apresiasi. Seperti beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, program RT berkelas, serta target seribu event setiap tahun.
“Beberapa program itu bagus dan sudah berjalan. Tapi yang perlu dikritisi adalah penerapannya yang belum maksimal,” ujar Harvad.
Menurut Harvad, implementasi program itu terkendala perencanaan yang belum sepenuhnya matang serta kondisi anggaran. Termasuk berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Ia menekankan agar anggaran untuk layanan kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama, khususnya bagi masyarakat miskin.
“Jangan sampai program di luar sektor pendidikan dan kesehatan justru memakan anggaran untuk dua sektor vital ini,” tegasnya.
Harvad juga menyoroti pentingnya pendataan penerima beasiswa dan bantuan seragam gratis agar tepat sasaran serta transparan. Ia menilai banyak program sudah berjalan, namun kurang terpublikasi.
Sebagai contoh, program seribu event menurutnya telah menunjukkan progres. Tetapi belum disertai kalender kegiatan resmi yang dibagikan hingga tingkat kelurahan. Akibatnya, masyarakat seolah-olah tidak merasakan realisasi program tersebut.
Selain itu, Harvad juga mendorong adanya rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya masih banyak posisi strategis yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh).
“Kepala dinas eselon II hingga kepala bidang perlu segera diisi secara definitif agar roda pemerintahan berjalan maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan klasik seperti banjir belum menunjukkan penyelesaian signifikan. Harvad mengakui persoalan tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Perlu inovasi pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Lalu pengelolaan sampah dan transportasi publik. Menurutnya, integrasi layanan Trans Jatim dengan angkutan kota (angkot) sebagai feeder atau penghubung agar harus segera terealisasikan.
Akademisi dan pemerhati kebijakan publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang Dr Alie Zainal SH MKn menyebut sebagian program WALI belum sepenuhnya terealisasi atau belum terpublikasi secara transparan.
“Beasiswa seribu orang per tahun misalnya, belum ada publikasi resmi apakah sudah tercapai atau belum,” ujarnya.
Persoalan parkir liar juga merupakan salah satu janji kampanye yang hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Lebih jauh, penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke Kota Malang otomatis menuntut pemerintah daerah untuk kreatif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Reporter: Heri Prasetyo
Editor: Intan Refa
