CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Ira Koeswandari menyebut kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat pada tahun 2026 berimbas pada alokasi dana desa. Tahun ini Kabupaten Malang yang mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp138 miliar.
Pemanfaatan dana desa tersebut bakal difokuskan pada program reguler desa seperti penanganan kemiskinan ekstrem, BLT, penguatan desa tangguh bencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta Koperasi Desa Merah Putih.
“Program yang paling terdampak adalah alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta biaya operasional pemerintah desa,” kata Ira.
Kepala Desa Jedong Kecamatan Wagir Tekad Wahyudi menyampaikan setelah mendengar adanya penyusutan Dana Desa (DD), pihaknya segera melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas alokasi.
“Desa Wagir bakal memprioritaskan alokasi dana di pos pelayanan Kesehatan. Sedangkan program desa yang harus dikurangi kucuran dananya adalah pembenahan infrastruktur,” kata Tekad.
Sedangkan agar pembangunan desa tetap berjalan, pihaknya mengambil solusi alternatif melalui pengajuan proposal pada pokok pikiran (pokir) DPRD hingga DPR RI. Serta optimalisasi potensi desa.
Kepala Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan Universitas Brawijaya Dr Ike Wanusmawatie menyampaikan setiap perubahan rezim, selalu diikuti dengan perubahan kebijakan keuangan. Saat ini, pemerintah pusat tetap memprioritaskan program strategis nasionalnya. Salah satunya MBG, Sekolah Rakyat hingga Kopdes Merah Putih yang membuat alokasi ke Dana Desa mengalami penyusutan.
“Pemerintah desa bisa memprioritaskan alokasi pada penanganan kemiskinan, desa tangguh bencana hingga layanan kesehatan dasar,” saran Ike. (YOLANDA)
Editor: Intan Refa
