CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kurang dari sepekan menjelang pergantian tahun, masyarakat Indonesia tampaknya sudah akan berhadapan dengan kenyataan pahit. Salah satunya adalah kenaikan PPN 12 persen mulai Januari 2025 nanti, karena salah satu dampak buruknya adalah badai PHK. Sampai saat ini, kenaikan pajak itu masih mendapat penolakan keras dari masyarakat.
Menurut, Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Disnaker PMPTSP Kota Malang Carter Wira Suteja, berdasarkan evaluasi, sektor ritel dan perdagangan jadi sektor yang paling rentan terjadi PHK di tahun 2025. Umumnya, alasan pemutusan hubungan kerja ini adalah efisiensi.
“Ada kurang lebih 9 kasus PHK dengan alasan efisiensi yang kami selesaikan di tahun 2024,” kata Carter.
Pihaknya juga mengupayakan berbagai langkah untuk mengantisipasi badai PHK di tahun 2025 dengan berkoordinasi bersama perusahaan dan asosiasi pekerja. Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur Nuruddin Hidayat juga memprediksi gelombang PHK di tahun 2025 bisa saja terjadi.
“Sebenarnya berdasarkan putusan MK Nomor 19 Tahun 2011, PHK dengan alasan efisiensi tidak boleh dilakukan. Jadi, perusahan harus melakukan efisiensi lain seperti upah dan pengurangan jam lembur sebelum melakukan PHK,” kata Nuruddin.
Pemerintah pun seharusnya mendukung para buruh di tengah gelombang PHK. Sementara akademisi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang Hutri Agustino mengatakan political will menjadi kunci mengatasi gelombang PHK pada tahun 2025.
“Ada beberapa faktor penyebab gelombang PHK begitu masif selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya banyaknya munculnya jenis pekerjaan baru yang menggantikan pekerjaan lama sebagai konsekuensi digitalisasi,” kata Hutri.
Hutri menyampaikan negara harus memandang PHK sebagai risiko bersama, bukan hanya risiko pekerja. (AN)
Editor : Intan Refa
